Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) kepada masyarakat.

Sebab itu, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan SPM mesti cepat ditanggulangi agar masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan maksimal.

Hal ini disampaikan Kepala BSKDN Eko Prasetyanto di acara diskusi aktual bertema Dinamika dan Problematika Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, Selasa, (31/5/2022).

“Terus terang, dengan SPM ini, tentu pemerintah mempunyai harapan, bagaimana pelayanan dasar ini benar-benar kita laksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga realisasi mari kita kawal bersama. Bagaimana masing-masing tahapan dan kerja ini disinergikan,” kata Eko.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Eks Dirjen Bina Keuda Kemendagri Ardian Noervianto

Dalam merealisasikan SPM tersebut, Eko mengetahui, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah tidaklah sedikit. Sebab itu, ia mengharapkan forum diskusi ini dapat menjadi ruang untuk mencari solusi.

“Problematika dari masing-masing daerah sangat bervariasi. Oleh karena itu semakin banyak forum seperti ini, Bapak dan Ibu, kita akan semakin mengenali variasi-variasi persoalan dan jalan keluarnya untuk daerah kita,” lanjutnya.

Baca juga: Kolaborasi dengan Universitas Indonesia, BSKDN Kemendagri Perkuat Validasi Indeks Inovasi Daerah

Guna memetakan persoalan dan solusi yang dapat diraih dalam mencapai target SPM, diskusi BSKDN tersebut menghadirkan beberapa narasumber. Di antaranya adalah Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, dan Dosen Politeknik STIA LAN.

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Erasukma Munaf, mengatakan salah satu strategi yang ditekan daerahnya adalah membentuk tim koordinasi penerapan SPM.

Baca juga: Kepala BSKDN: Tertib Arsip akan Memperkecil Kesalahan Kebijakan

“Tim melakukan koordinasi dan sosialisasi secara berkala dari lembaga-lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya,” ujar Erasukma.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah untuk mencapai realisasi SPM. “Program SPM harus 100 persen dan wajib dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja,” ucapnya lagi menjelaskan keberhasilan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target realisasi SPM, khususnya dalam bidang pelayanan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Eko sangat mengapresiasi jalannya diskusi tersebut Ia mengharapkan para narasumber dan juga peserta dapat berkontribusi dengan memberikan saran. “Mari, Bapak dan Ibu. Jangan ragu-ragu menyampaikan pendapat. Karena forum ini dari, oleh, dan untuk kita bersama. Silahkan,” ucap Kepala BSKDN tersebut.