Soal Biaya Haji Bengkak, Anggota DPR Usulkan Kolaborasi Indonesia dengan Anggota OKI
Terkait biaya haji bengkak, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menyarankan Pemerintah Indonesia berkolabrasi dengan OKI.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
Namun, karena kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba menaikkan harga paket layanan di masyair baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina.
Kondisi ini menurutnya, bak buah simalakama.
Satu sisi menjadi gunjingan publik, sementara sisi lain keberangkatan jemaah haji wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
Baca juga: Biaya Haji Bengkak hingga Rp 1,5 Triliun, Anggota DPR Beri Solusi Berikut
Baca juga: Kemenag Terjunkan Tim Advance ke Jeddah Persiapkan Operasional Penyelenggaraan Haji
Adapun keberangkatan haji kloter pertama akan dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juni 2022.
"Menghadapi sengkarut ini, komitmen PKB tentunya tegas yakni pertama menyelamatkan keberangkatan haji, dan yang kedua adalah menyelamatkan dana jemaah haji," ucapnya, Rabu (1/6/2022), sebagaimana dilansir Tribunnews.com.
Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan kebuntuan itu, Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran yang diambil dari dana efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 740 miliar, sementara sisanya diambil dari nilai manfaat dana haji.
Tentu dengan syarat, dia menjelaskan, ke depan tidak boleh terjadi lagi hal yang seperti ini.
"Kita perlu mengantisipasi kejadian serupa dengan mampu menganalisa nalar kebijakan Arab Saudi."
Tak Hanya di Indonesia Biaya Haji Naik
Lanjut Maman, menjelaskan, tidak hanya Indonesia saja yang terdampak kebijakan Arab Saudi ini.
Namun seluruh dunia terkejut dengan kebijakan yang baru diterapkan pada musim haji tahun 2022 ini.
"Bismillah, atas dukungan Komisi VIII DPR RI, insya Allah seluruh rangkaian haji jemaah asal Indonesia bakal terlaksana sesuai dengan jadwal."
"Saya berdoa semoga semua rangkaian ibadah di Tanah Suci yang dilaksanakan menghasilkan haji yang mabrur," ucapnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Srihandriatmo Malau)