TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah meminta DPR menambah anggaran operasional ibadah haji tahun ini. 

Biaya haji diketahui membengkak hingga Rp1,5 triliun.

Anggaran ini berdasarkan kebijakan pemerintah Arab Saudi terkait pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Pelayanan Masyair.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania memberikan masukan kepada Pemerintah. 

Baca juga: Biaya Tambahan Ibadah Haji Rp 1,5 M Tak Dibebankan pada Jemaah, DPR: Jangan Khawatir

Baca juga: Cuaca Panas Ekstrim Landa Arab Saudi, Jemaah Haji Diingatkan untuk Sering Minum Air

Ia menyarankan Indonesia berkolaborasi bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara.

Kolaborasi ini dilakukan untuk menghadapi Pemerintah Arab Saudi terkait harga biaya haji.

"Kita bisa berkolaborasi untuk dapat menghadapi apabila Pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya,"

"Sehingga dari anggota OKI ini bisa menyepakati apa yang menjadi kemauan negaranya masing-masing,"

"Jadi setelah ini supaya pemberangkatan haji berikutnya, kita bisa mengantisipasi tidak seperti sekarang," kata Ina, dikutip dari laman DPR RI, Rabu (1/6/2022). 

Lanjut Ina, menilai, bengkaknya biaya haji karena tidak ada nilai tawar dan juga nota keberatan pada Pemerintah Arab Saudi. 

Sehingga, ia berharap ada kolaborasi antar negara nggota OKI.

Agar tidak ada kenaikan biaya yang tiba-tiba kembali terjadi.

Penyebab Biaya Haji Bengkak

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menjelaskan melonjaknya biaya haji ini bukan karena salah perhitungan.

Namun, karena kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba menaikkan harga paket layanan di masyair baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina.

Kondisi ini menurutnya, bak buah simalakama.

Satu sisi menjadi gunjingan publik, sementara sisi lain keberangkatan jemaah haji wajib dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Baca juga: Biaya Haji Bengkak hingga Rp 1,5 Triliun, Anggota DPR Beri Solusi Berikut 

Baca juga: Kemenag Terjunkan Tim Advance ke Jeddah Persiapkan Operasional Penyelenggaraan Haji

Adapun keberangkatan haji kloter pertama akan dilaksanakan pada Sabtu, 4 Juni 2022. 

"Menghadapi sengkarut ini, komitmen PKB tentunya tegas yakni pertama menyelamatkan keberangkatan haji, dan yang kedua adalah menyelamatkan dana jemaah haji," ucapnya, Rabu (1/6/2022), sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan kebuntuan itu, Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran yang diambil dari dana efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 740 miliar, sementara sisanya diambil dari nilai manfaat dana haji.

Tentu dengan syarat, dia menjelaskan, ke depan tidak boleh terjadi lagi hal yang seperti ini. 

"Kita perlu mengantisipasi kejadian serupa dengan mampu menganalisa nalar kebijakan Arab Saudi."

Tak Hanya di Indonesia Biaya Haji Naik

Lanjut Maman, menjelaskan, tidak hanya Indonesia saja yang terdampak kebijakan Arab Saudi ini. 

Namun seluruh dunia terkejut dengan kebijakan yang baru diterapkan pada musim haji tahun 2022 ini.

"Bismillah, atas dukungan Komisi VIII DPR RI, insya Allah seluruh rangkaian haji jemaah asal Indonesia bakal terlaksana sesuai dengan jadwal."

"Saya berdoa semoga semua rangkaian ibadah di Tanah Suci yang dilaksanakan menghasilkan haji yang mabrur," ucapnya. 

(Tribunnews.com/Milani Resti/Srihandriatmo Malau)