Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merespons soal adanya dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pesantren saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Dia menegaskan tak ada toleransi mengenai hal tersebut.

"Terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, Bapak-Ibu sekalian, terutama BOP, kami tidak ada toleransi. Kami sampaikan ke jajaran, zero tolerance atas penyimpangan-penyimpangan, baik itu pemotongan, pungutan, mauapa pun namanya, baik itu di BOP masa lalu yang sekarang diributkan kembali yang sebenarnya secara historis saling terputus," kata Yaqut dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, Kamis (2/6/2022).

Yaqut memastikan pihaknya akan menindaklanjuti dugaan adanya penyelewengan BOP pesantren, meski dirinya belum tahu pasti permasalahan itu.

"Jadi secara kesejarahan, ini saya nggak ngerti nih BOP. Tapi biarlah orang lain yang berpesta saya yang mencuci piring. Tidak ada masalah karena konsekuensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yaqut mendukung jika pelaku penyelewengan dana BOP dihukum berat lantaran pesantren adalah lembaga yang membutuhkan BOP

"Betul bahwa madrasah betul bahwa TPG ponpes itu adalah lembaga-lembaga yang paling membutuhkan, jangan mereka membutuhkan anggaran paling sedikit masih harus dipotong, saya kira itu kejam. Saya kira kalau harus dihukum setimpal ya sudah pantaslah itu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mencecar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut soal dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di pesantren yang ditemuka Indonesia Corruption Watch (ICW).

Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Cecar Menag soal Dugaan Penyelewengan Dana BOP Pesantren

"Pengelolaan anggaran dan program di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mendapat sorotan publik hari ini tentang banyak hal, Pak Menteri, di antaranya BOP dan BOS. Untuk BOP pesantren, ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum," kata Yandri saat membuka rapat kerja di ruang Komisi VIII DPR RI, gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (2/6/2022).5