Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyinggung Kepala Daerah yang kerap mengajukan pengadaan program kesehatan, namun tidak memahami pembangunan kesehatan di daerahnya.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri "Kick Off Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer" di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Eks Kapolri itu mengingatkan, program pelayanan kesehatan primer sangat didukung dengan kapasitas kepemimpinan kepala daerah yang memiliki konsep dan memahami pembangunan bidang kesehatan daerahnya masing-masing.

Ia mengaku masih menemui pemimpin yang tidak peduli dengan kesehatan daerahnya.

Baca juga: Kemendagri Benarkan Ridwan Kamil Kembali Ajukan Cuti, Kemlu Sebut Ada Progress Soal Pencarian Eril

Sehingga, rumah sakitnya tidak bagus atau tenaga kesehatannya melakukan eksodus ke daerah lain karena honornya belum dibayar.

“Lebih parah lagi fokus pada pengadaan, ujung-ujungnya pengadaan terus. Begitu pengadaan barang yang tidak diperlukan di daerah itu, yang belum bisa dioperasionalkan karena tidak compatible dengan sistem yang ada, tapi harganya di mark up. Makanya banyak yang kena kasus tindak pidana korupsi,” kata Tito.

Menurutnya, pemerintah berusaha agar seluruh kepala daerah termasuk di tingkat desa tidak melakukan ‘penggerogotan’ anggaran kesehatan.

Mendagri menegaskan pula akan mendukung Kementerian Kesehatan dalam mengintervensi beberapa daerah untuk mendukung kebijakan di bidang Kesehatan dan siap untuk mengeluarkan kebijakan yang diperlukan.

Baca juga: Mendagri Kritik Rencana Kenaikan Tunjangan Kinerja KPU Hampir 150 persen

“Kami mohon kalau ada yang perlu kami buatkan, surat edaran, instruksi, Peraturan Mendagri, apapun juga sepanjang itu inline untuk mendukung konsep Bapak Menkes, apa pun akan saya keluarkan,” ujarnya.

Tito Karnavian juga menyatakan dukungan penerapan tiga hal di daerah untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer, seperti pembenahan tata kelola kesehatan, perbaikan manajemen sarana dan prasarana, serta digitalisasi.

Pelayanan primer yang fokus kepada tiga hal tersebut untuk memperkuat pelayanan yang bukan hanya berbasis di Puskesmas kecamatan, tapi juga di Posyandu Prima hingga Posyandu sampai ke tingkat RT/RW.

Baca juga: Sekjen Kemendagri Dorong DKPP Ikut Bangun Peradaban Bernegara

“Ini menurut pendapat saya pembenahan yang sangat luar biasa,” katanya.

Selanjutnya, Mendagri mendukung pula pembentukan pilot project terkait pelayanan kesehatan primer di sembilan provinsi di Indonesia.

Mendagri akan mengundang para gubernur, bupati/wali kota, dan pihak terkait untuk terlibat mendukung program dari Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Supaya kepala daerah memiliki konsep yang sama, visi yang sama, dan kemudian kami mengawal mereka nanti, ya setelah itu otomatis dengan pejabat teknisnya. Yang penting dari kepala daerah ini blessing-nya itu, political will-nya. Teknisnya dikerjakan oleh kepala dinas kesehatan masing-masing, dan nanti kita akan sama-sama awasi dengan melalui inspektorat kita,” kata Mendagri.