TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan kabinet menteri atau reshuffle Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berembus.

Bahkan, isu reshuffle kali ini semakin menguat dan akan dilakukan pada Rabu (15/6/2022), esok.

Menurut kabar yang beredar di kalangan elite politik di Senayan (Gedung DPR RI--red), Presiden Jokowi disebut akan merombak kabinetnya pada Rabu 15 Juni besok.

Kebetulan dalam penanggalan Jawa, hari tersebut bertepatan dengan Rabu Pahing.

Presiden Jokowi sendiri diketahui kerap membuat kebijakan-kebijakan penting seperti reshuffle kabinet pada Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Baca juga: Menseskab Sebut Presiden Bisa Lakukan Reshuffle Kapan Saja

Seiring dengan isu reshuffle kabinet itu, beredar pula kabar bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju dilarang bepergian ke daerah atau ke luar Jakarta sebelum 15 Juni 2022.

Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, mengatakan, "Saya kira reshuffle besok atau kapan pun hanya Jokowi yang tahu."

"Yang paling penting saat ini adalah urgensi dari reshuffle apa dan dampaknya bagaimana di masyarakat. Banyak positifnya atau justru sebaliknya. Selama ini kan reshuffle hanya jadi instrumen transaksi politik belaka."

Meski demikian, Herry mengakui perlunya presiden melakukan reshuffle lantaran ada beberapa sektor yang kurang berjalan baik.

"Jika Jokowi ingin tinggalkan legacy maka kabinet harus diisi oleh figur non-politis agar terhindar dari persepsi minor dan buruknya kinerja kabinet ke depannya."

Berdasarkan catatan, Presiden Jokowi sudah beberapa kali merombak kabinet (reshuffle) sejak menjabat mulai 2014.

Selain itu, Jokowi selalu mengumumkan keputusan itu pada Rabu, kecuali pada reshuffle terakhir tahun 2020.

Ketika itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan (reshuffle) menteri pada Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/12/2020).

Sementara sebelumnya, Jokowi mengumumkan reshuffle itu masing-masing dua kali pada Rabu Pon (12 Agustus 2015 dan 27 Juli 2016) serta Rabu Pahing (17 Januari 2018 dan 15 Agustus 2018).

Reshuffle kabinet yang pertama kali dilakukan Jokowi adalah pada 12 Agustus 2015 yang jatuh pada Rabu Pon.

Dikutip dari Kompas.com, ketika itu, Jokowi mengganti enam posisi menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam), Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Darmin Nasution menjadi Menteri Koordinator Perekonomian.

Dalam kurun waktu satu tahun, Jokowi kembali merombak kabinet.

Pada reshuffle kabinet kedua itu Jokowi melakukan perombakan besar-besaran, yakni 13 posisi menteri.

Jokowi saat itu memanggil kembali Sri Mulyani yang ketika itu sedang menjabat sebagai Direktur Bank Dunia untuk diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Jokowi lantas mengangkat Muhadjir Effendy untuk menggantikan Anies Baswedan dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelantikan kabinet baru itu dilakukan pada 27 Juli 2016 yang jatuh pada Rabu Pon.

Perombakan kabinet kembali dilakukan Jokowi pada 17 Januari 2018, yang bertepatan pada Rabu Pahing.

Saat itu Jokowi mengangkat Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Jawa Timur.

Selain itu, Jokowi mendapuk Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Reshuffle kembali dilakukan Jokowi pada Rabu Pahing, 15 Agustus 2018.

Saat itu Jokowi mengangkat Wakapolri Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur.

Terakhir pada Selasa (22/12/2020), Jokowi mengumumkan pergantian enam menteri.

Di antaranya adalah Tri Rismaharini diangkat sebagai Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Kemudian Sandiaga Salahuddin Uno diangkat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Hingga Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut diangkat sebagai Menteri Agama, menggantikan posisi Fachrul Razi.

PAN Prediksi Ada Nama Besar Terguling

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, ada nama besar yang akan diberhentikan dari kabinet.

Bahkan, karena reshuffle tersebut, akan muncul efek domino politik skala nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad Wibowo kepada wartawan, Selasa (14/6/2022).

Dradjad juga mendengar soal rumor yang berhembus, bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni 1 kursi Menteri dan 1 kursi Wakil menteri.

"Nama Ketum, bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.

Ia juga mengaku akan mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.

Meski, disebut Dradjad, pada hari ini, sahabatnya belum menginformasikan soal reshuffle kabinet.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama, apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.

PDIP Optimistis Kadernya Tak Dicopot

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, partainya tidak khawatir soal kabar perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu, 15 Juni, esok.

Menurut Arif, PDI Perjuangan optimistis tidak akan ada kadernya di kabinet yang akan terganti atau terkena reshuffle oleh Presiden Jokowi.

Pasalnya, sejauh ini tidak ada komunikasi langsung dari Presiden Jokowi ke internal partainya, hingga saat ini.

"Ya kalau itu terkait partai lain, kami tidak tahu, tapi sejauh ini PDIP, kami semua ora popo (nggak apa-apa), baik-baik saja, aman," kata Arif Wibowo saat ditemui di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022). 

Anggota Komisi II DPR itu menyebut, PDIP tak khawatir bahwa jika terjadi reshuffle, akan mengurangi komposisi kader di kabinet. 

Namun, menjadi hal yang tidak mungkin, kata Arif, jika kader PDIP akan digeser atau digantikan saat kabar reshuffle kali ini. Bahkan, ia berkelakar jika komposisi menteri dari PDIP bisa bertambah saat reshuffle, mendatang.

"Itu pasti mustahil. Kami keluarga besar PDI-P baik-baik saja. Jumlah menterinya tetap seperti yang ada, bahkan bisa tambah, saya tidak tahu," ucap Arif.

PDIP juga menyambut baik jika kabar reshuffle diarahkan ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Karena, hal itu sepenuhnya kewenangan dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Isu Reshuffle Besok, PAN Dikabarkan Dapat Jatah Menteri hingga Reaksi PKB dan Golkar

"Baik-baik saja itu kewenangan presiden prerogratif presiden ya presiden mau ambil siapa aja boleh, itu kewenangan presiden. Apa kah nanti menyangkut hubungan partai lain apakah baik-baik saja. Saya kira tergantung presiden mengkomunikasikannya tetapi bagi PDIP kami sedang tidak ada masalah baik-baik saja, kami semua PDIP ora popo," pungkasnya.

Kata Istana dan Jokowi

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan perombakan kabinet merupakan hak mutlak presiden.

Dengan demikian, Presiden bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif."

"Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.

Ia pun tidak menjawab saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan pada Rabu (15/6/2022).

Namun, Pramono menegaskan, selama 8 tahun memimpin, Presiden Jokowi memahami apa kebutuhan kabinet sekarang ini.

“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” terang dia.

Dikutip dari Kompas.com, Pramono Anung juga memberikan respons atas isu merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, kepastian soal hal itu akan diputuskan presiden.

"Ya itu kewenangan sepenuhnya presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tahu," ungkapnya, Selasa.

"Karena pemerintahan ini masih dua tahun lagi. Sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait isu reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikan usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

"Belum, belum (belum reshuffle)," jawabnya singkat.

Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.