TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi meluncurkan Tahapan Pemilu yang disosialisasikan kepada masyarakat, Selasa (14/6/2022).

Acara yang dihadiri oleh tujuh Komisioner KPU, Sekjen KPU, Menteri Polhukam/Menteri Dalam Negeri, Ketua DPR RI, Komisi II DPR RI, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP tersebut dimeriahkan juga dengan penampilan sejumlah artis nasional.

Peluncuran sekaligus pencanangan berbagai tahapan pemilihan legislatif dan pilpres tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang terus dilakukan lembaga ini sejak mengumumkan tanggal pemilihan umum beberapa bulan yang lalu.

Menurut pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung Muhammad Fuady, sudah selayaknya bagi KPU untuk menyusun dan mengumumkan jadwal penyelenggaraan pemilu kepada publik karena sudah menjadi amanat konstitusi.

Usaha KPU untuk terus memperbaiki citranya melalui rangkaian kegiatan pra pemilu diapresiasi positif oleh masyarakat luas.

Baca juga: Pemerintah Ingatkan KPU untuk Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

"Kualitas demokrasi dalam konteks pemilu dapat dinilai dari independensi, imparsialitas, aksesabilitas, dan transparansi badan penyelenggara yang dalam hal ini KPU."

"Artinya, KPU harus menunjukkan komitmen dirinya betul-betul independen, mandiri, tidak dapat diintervensi oleh partai politik atau kelompok politik tertentu, adil dalam memberikan pelayanan, dan terbuka dalam memberikan informasi kepada publik," tuturnya dari keterangan yang diterima, Rabu (15/6/2023).

Menurut Fuady, pilpres dan pileg yang akan datang menggunakan anggaran lebih dari Rp 100 triliun, sehingga jika pemilu diselenggarakan dengan cara yang tidak professional dan tidak transparan maka anggaran akan terbuang sia-sia.

"Bayangkan bila KPU bermasalah, penyelenggaraan pemilu pun berpotensi sama. Tunjukkan kepada publik bahwa KPU betul-betul bekerja dengan profesional. Jangan sampai KPU dinilai publik sebagai kepanjangan tangan dari parpol," imbuhnya.

Meski demikian, Fuady mengapresiasi kesungguhan dan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan pemilu dengan aktifnya lembaga tersebut melakukan harmonisasi dengan berbagai lembaga politik.

"KPU melakukan pertemuan dengan berbagai lembaga politik, DPR, Kapolri, Mendagri, Menkopolhukam, dan terutama presiden untuk membangun keselarasan dan keharmonisan agar pemilu dapat diselenggarakan dengan baik. Harapannya, masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan pemilu 2024 nanti," ujarnya.

Terpenting bagi KPU, menurutnya adalah membangun komunikasi publik dengan menunjukkan integritas pribadi dan lembaga serta memperlihatkan komitmen dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan bersih sehingga partisipasi masyarakat meningkat.

"Publik sangat menaruh harapan besar kepada para komisioner KPU yang baru, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilu dan sangat profesional," ujar dia.

Seperti diketahui, KPU telah memiliki tujuh komisioner terpilih yang telah menjalankan dan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test pada 14-16 Februari yang lalu, serta telah disahkan dengan pengambilan keputusan yang diambil pada rapat paripurna penutupan masa sidang DPR RI.

Para Komisioner KPU yang terpilih untuk periode 2022-2027 adalah Hasyim Asy’ari, Idham Holik, Mochammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat dan August Mellaz.