TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengaku belum tahu siapa saja menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (15/6/2022).

Lantaran, Puan mengatakan ia belum menonton televisi sama sekali.

"Saya belum nonton televisi, sudah dilantik sepertinya," ujar Puan saat menjadi 'Keynote Speaker Kickoff Meeting G20 Parliamentery Speaker's Summit (P20)' di Hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur, Rabu sore, dikutip dari Kompas.com.

Kendati demikian, ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Jadi reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," katanya.

Baca juga: Harta Kekayaan 2 Menteri Baru Jokowi, Zulhas Lebih Banyak Dibanding Hadi Tjahjanto, Total Rp32,8 M

Baca juga: Ekonom Indef Nilai Reshuffle Menteri Perdagangan Hanya untuk Kepentingan Bagi-bagi Kursi

Seperti diketahui, Jokowi resmi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru di Istana Negara, Jakarta.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini dijabat mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Hadi Tjahjanto.

Dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Hadi menggantikan posisi Sofjan Djalil.

Lalu, tiga wamen yang dilantik Jokowi adalah Wempi Wetipo, Wakil Menteri Dalam Negeri; Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan; dan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR/BPN.

PKB Berharap Reshuffle Tak Menambah Beban

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menanggapi soal isu reshuffle kabinet.

Ia sendiri mengaku mendengar kabar Presiden bakal merombak kabinet pada Rabu (15/6/2022).

"Ya terdengar itu (reshuffle) dan 15 Juni itu Rabu pon ya biasanya ada itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2022), dilansir Tribunnews.com.

Jika benar dilakukan reshuffle, Jazilul berharap hal tersebut tak akan menambah beban pemerintah.

Baca juga: Dua Menteri Resmi Diberhentikan Jokowi Hasil Reshuffle Kabinet, Sofyan Djalil dan Muhammad Lutfi

Baca juga: Keakraban Jokowi dan 7 Petinggi Partai di Balik Reshuffle Kabinet, Tongkat Megawati Curi Perhatian

Pasalnya, ujar Jazilul, setiap reshuffle pasti akan berdampak pada ritme kerja para menteri.

"Kami berharap agar reshuffle ini tidak menambah beban, karena kan pasti namanya reshuffle itu kan ada dampaknya buat menteri yang diganti atau menteri yang mengganti," tuturnya.

Diketahui, Presiden Jokowi sendiri enggan berkomentar terkait isu reshuffle yang kencang berembus.

Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022), ia menjawab singkat pihaknya belum akan melakukan reshuffle.

"Belum, belum," ujarnya, dilansir Tribunnews.com.

Publik Setuju Reshuffle Kabinet Versi Charta Politika

Di tengah berembusnya isu reshuffle, mayoritas publik ternyata setuju jika dilakukan perombakan kabinet.

Hal ini diketahui lewat hasil survei Charta Politika yang dirilis pada Senin (13/6/2022).

Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle."

Baca juga: DAFTAR Nama Menteri dan Wakil Menteri Terbaru Jokowi Pasca-Reshuffle Kabinet

Baca juga: Sekjen Gerindra Ungkap Pertemuan Prabowo dengan Jokowi Tak Bahas Reshuffle

"Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin.

Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.

"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," sambungnya.

Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong atau pemboosting naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.

"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," kata Yunarto.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Charta Politika: 63,1 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Menteri di Kabinet

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Rizki Sandi Saputra, Kompas.com/Achmad Faizal)