Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Reshuffle Kabinet, PAN Masuk Tapi Cuma Dapat Jatah 1 Kursi Menteri

Ketua DPP PAN Bima Arya mengaku mendapat informasi PAN akan mendapat jatah satu menteri dalam reshuffle kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Reshuffle Kabinet, PAN Masuk Tapi Cuma Dapat Jatah 1 Kursi Menteri
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Ketua DPP PAN Bima Arya mengaku mendapat informasi PAN akan mendapat jatah satu menteri dalam reshuffle kabinet yang akan diumumkan Presiden Jokowi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan kabinet menteri atau reshuffle Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus. Bahkan, isu reshuffle kali ini semakin menguat dan akan dilakukan pada Rabu (15/6/2022) hari ini.

Isu reshuffle kali sama seperti kabar reshuffle sebelumnya, dimana Partai Amanat Nasional (PAN) akan masuk ke dalam gerbong pemerintahan Jokowi.

Muncul sejumlah spekulasi bahwa reshuffle akan mengarah ke sejumlah menteri yang dinilai tak beri kontribusi ke pemerintahan. Adapun kabar menteri di luar partai politik yang akan tersingkir di kabinet tersebut.

Ketua DPP PAN Bima Arya membenarkan kemungkinan besar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle, pada Rabu hari ini.

Bima mendapat informasi PAN akan mendapat jatah satu menteri. "Kami mendengar informasi yang sangat kuat bahwa kemungkinan besar reshuffle akan dilaksanakan," kata Bima Arya di kantor DPP PAN, Buncit Raya, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Bima juga menyebut, partainya telah menyiapkan kader terbaiknya. Namun, katanya, nama-nama itu ada di kantong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo, Salah Satu Menteri Ekonomi yang Kena Reshuffle, Apa Tanggapannya?

Sehingga, PAN akan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Zulkifli Hasan soal nama kandidat menteri tersebut. Termasuk, jika nantinya Zulkifli Hasan sendiri yang akan ditunjuk Presiden masuk kabinet.

BERITA REKOMENDASI

"Kami percayakan sepenuhnya pada ketum, gitu. Apakah ketum mengusulkan kader atau bahkan Ketum sendiri itu kami serahkan sepenuhnya pada Ketum dan komunikasi Ketum dengan Presiden tentunya," tambahnya.

Baca juga: Daftar Menteri dan Politisi yang Dipanggil ke Istana Menjelang Reshuffle Kabinet

Lebih lanjut, terkait apakah PAN akan mendapatkan posisi Menteri ATR seperti isu yang berkembang, Bima mengaku masih belum bisa memastikan.

Namun yang pasti, dikatakan Bima, banyak kader PAN yang sudah siap dan hal itu dipercayakan kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Terutama, dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, ke depan.

"Infonya kalau posisi menteri mungkin satu, tetapi yang lain kami belum pastikan. Artinya PAN sudah sangat siap untuk memperkuat Presiden Jokowi, posisi kementerian apa pun yang akan berjalan sampai selesai masa jabatan selesai," terangnya.

Baca juga: Jokowi Disebut Akan Umumkan Perombakan Kabinet Hari Ini

"Jadi poinnya PAN tidak ada perdebatan, bagi PAN ini hal yang biasa-biasa saja, kalau diberi amanat kita sangat siap, kalau belum pun kita akan mengawal sampai di ujung," ungkap Bima.


Bima juga menegaskan, bahwa komunikasi antara Zulkifli Hasan dengan Presiden Jokowi berlangsung secara baik.

Bahkan, dalam pertemuan beberapa kali, tak mesti membahas soal kabinet. Namun lebih kepada aspek membangun bangsa.

"Beberapa kali ketemu tentu bukan hanya bicara soal kabinet, bicara banyak hal. Ketum sampaikan ke kami juga komunikasi yang baik dengan presiden dengan Istana dan tidak harus kan bicara menteri saja banyak hal," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, ada nama besar yang akan diberhentikan dari kabinet.

Bahkan, karena reshuffle tersebut, akan muncul efek domino politik skala nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari Kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Dradjad Wibowo.

Dradjad juga mendengar soal rumor yang berhembus, bahwa PAN akan akan mendapat amanat yakni 1 kursi Menteri dan 1 kursi Wakil menteri.

"Nama Ketum, bang Zul (Zulkifli Hasan), juga sering disebut akan masuk kabinet kembali," ucap Drajad.

Ia juga mengaku akan mendapat info langsung soal isu reshuffle itu dari sahabatnya yang berada di tim internal Presiden Jokowi.

Meski, disebut Dradjad, pada hari ini, sahabatnya belum menginformasikan soal reshuffle kabinet.

Meski demikian, sebagai unsur pimpinan di PAN, pihaknya tentu harus memperhatikan dengan seksama, apakah spekulasi tadi hanya rumor atau sesuatu yang mendekati kebenaran.

"Apalagi karena ada bumbu nama besar terguling tadi. Yang jelas, bang Zul dan seluruh jajaran PAN selalu siap dan selalu mengabdi bagi bangsa dan negara, baik di dalam ataupun luar kabinet," jelas Dradjad.

Jokowi Tahu Kebutuhan Kabinet

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.

Menurut Pramono, Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).

Pramono pun tak menjawab tegas saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu esok (15/6).

Hanya saja, ia menegaskan selama 8 tahun berjalannya pemerintahan ini, Presiden Jokowi sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinet sekarang ini.

“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih berlangsung kurang lebih dua tahun, mendatang.

Maka, Presiden Jokowi sangat paham kebutuhan akan kecepatan dalam menjalankan program pemerintah.

“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” jelasnya. (tribun network/yuda).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas