TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu resuffle mengemuka, bahkan kian santer karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (14/6/2022) kemarin, memanggil sejumlah menteri dan tokoh.  

Mengenai isu tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johnny G Plate, angkat bicara.

Menurut Johnny, partai siap menerima keputusan apapun yang diambil Jokowi.

Termasuk jika seorang kadernya terkena reshuffle atau bahkan mendapati penambahan kursi.

"Nasdem siap kurang, siap tetap, siap tambah," kata Johnny saat ditemui awak media usai peluncuran tahapan Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kian Santer, Siapa yang Berpotensi Diganti dan Menjadi Menteri Baru?

Sebab kata dia, keputusan untuk melekaukan reshuffle terhadap menteri telah menempuh beberapa evakuasi termasuk pembahasan yang mendalam.

"Kalau sampai akan dilakukan reshuffle kabinet kami meyakini itu sudah melalui evaluasi yang panjang dan melalui pertimbangan yang rasional dan matang," ucap Johnny.

Lebih lanjut Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) ini menyatakan, Partai NasDem juga akan menghormati segala yang menjadi keputusan Presiden Jokowi nantinya.

"Kami mendukung keputusan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet kapan saja, siapa saja dan dengan cara apapun juga termasuk dengan reposisi anggota apabila bapak presiden membutuhkannya," kata Johnny.

Sejauh ini ada beberapa nama politisi NasDem yang duduk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mereka adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Diketahui, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dikabarkan telah bertemu presiden Jokowi di Istana pada Selasa pagi sekitar pukul 10.00 WIB.

Presiden bertemu Paloh sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak presiden.

Karenanya Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja.

“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (14/6/2022).

Pramono tidak menjawab saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu (15/6/2022) besok.

Hanya saja ia menegaskan selama 8 tahun memimpin, presiden memahami apa kebutuhan kabinet sekarang ini.

“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” katanya.

Pramono mengatakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih tersisa dua tahun lagi.

Presiden paham kebutuhan akan kecepatan dalam menjalankan program pemerintah.

“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” katanya. (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)