TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selasa sore (14/5/2022), sehari jelang pengumuman reshuffle kabinet.

Suasana di Istana terlihat sibuk. Sejumlah pejabat yang diisukan bakal jadi menteri atau menteri yang digosipkan bakal dicopot terlihat hadir di sana.

Satu di antara yang hadir adalah Ketua Umum Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sempat terdengar beberapa rumor bahwa ada menteri dari Gerindra yang ikut kena reshuffle, termasuk isu penambahan kursi wamen.

Keesokan harinya, Jokowi pun mengumumkan perombakan kabinet.

Hanya dua menteri yang diganti: M Luthfi dan Sofyan Djalil.

Tak ada nama Prabowo ataupun penambahan kursi wamen untuk Gerindra.

Lantas apa sebenarnya yang terjadi pada Selasa sore di istana? Kenapa Prabowo ikut dipanggil Jokowi?

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (14/6) kemarin tidak membahas perombakan kabinet atau reshuffle.

Sebelumnya, pertemuan yang terjadi di Istana Kepresidenan, Jakarta itu disinyalir membahas reshuffle.

Baca juga: Sekjen Gerindra Ungkap Deklarasi Prabowo Subianto Sebagai Calon Presiden 2024 Segera Dilakukan

"Pertemuan antara Pak prabowo dan Pak Jokowi tidak membahas tentang reshuffle," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Untuk diketahui, nama keponakan Prabowo yang juga politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sempat santer bakal dilantik menjadi wakil menteri. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi.

Muzani menyatakan Gerindra menghormati keputusan Jokowi yang melakukan reshuffle pada hari ini.

Baca juga: Deretan Menteri yang Dipanggil Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Ada M Lutfi hingga Prabowo

"Gerindra menghormati atas keputusan presiden untuk mengangkat orang-orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi manapun. Sehingga kami tidak mempermasalahkan dengan apa yang terjadi dalam proses pelantikan di Istana," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik calon menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (15/6/2022).

Para menteri dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Menteri yang dilantik yakni : 

1. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan 

2. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN

Sementara itu, wakil menteri yang dilantik yakni

1. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR

2. John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

3. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Pengamat: Reshuffle Kabinet Jokowi Cenderung Transaksional

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menanggapi fenomena perombakan atau reshuffle kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi resmi melakukan resuffle kabinet pada Rabu 15 Juni 2022. Adapun menteri yang dilantik ialah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Ia menilai resuffle kabinet kali ini lazim terjadi dan dianggap biasa saja.

"Resuffle kabinet kali ini biasa saja dalam sistem demokrasi dan presidensial, semuanya itu hak prerogratif Presiden, kapan dan siapa pun itu adalah kepentingan penguasa," kata Herry Mendrofa, Rabu (15/6/2022).

Kendati demikian, Herry menilai resuffle saat ini cenderung transaksional dan ada bargaining politik.

Baca juga: PROFIL Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri Baru di Kabinet Jokowi, Ada Orang Kepercayaan Yusril

"Terlihat transaksional, ada bargaining politik. Misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," katanya.

Ditambah lagi posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB). Padahal, kata dia, posisi Wamenaker cenderung kontraproduktif.

"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.

Sementara itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.

"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktek transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," ujarnya.

Namun Dia pun mendorong agar yang terpilih merupakan figur yang tepat untuk memperbaiki kinerja pemerintah serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.

"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Herry Mendrofa.

Hanya bagi-bagi kursi

Sementara Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menilai reshuffle Menteri Perdagangan hanya untuk kepentingan bagi-bagi kursi.

Ia pun menilai kapasitas Zulkifli Hasan masih jauh dari harapan.

“Saya rasa akan seperti zaman Pak Rahmat Gobel dan Pak Enggar di mana beliau-beliau ini merupakan orang politik. Saya khawatir ini hanya jadi bahan partai untuk persiapan kampanye 2024,” urai Nailul kepada Tribun, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Ada Tiga Pekerjaan Rumah Krusial yang Harus Diselesaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan

Nailul Huda mewanti-wanti jangan sampai kebijakan Mendag yang baru tidak kontroversial bila belajar dari menteri sebelumnya.

Dia ingat betul saat Mendag Enggartiasto Lukita membuat kebijakan sangat kontrobersial terkait kasus impor cangkul. 

“Jadi saya rasa masyarakat siap-siap saja jika kebijakan perdagangan kita tidak semakin membaik malah mundur. Terlebih terkait masalah minyak goreng,” tutur Nailul.

“Tadinya saya berharap Menteri Perdagangan berasal dari kalangan profesional non partai, tapi nampaknya Pak Jokowi memberikan jatah kursi ke partai politik,” pungkasnya.