Tribun

Tenggat 3 Bulan, KPK Minta Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor LHKPN

KPK meminta para menteri dan wakil menteri (wamen) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melaporkan harta kekayaannya.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Tenggat 3 Bulan, KPK Minta Menteri dan Wamen Baru Segera Lapor LHKPN
Tribunnews.com
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para menteri dan wakil menteri (wamen) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melaporkan harta kekayaannya.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan mereka diberi waktu tiga bulan pascapengangkatan.

"Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata Ipi dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dikatakan Ipi, merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Baca juga: Periksa Anggota DPR Lasmi Indaryani, KPK Selisik Proses Penganggaran Proyek di Pemkab Banjarnegara

Sebagaimana diketahui, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

UU mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, benar, dan lengkap.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Tanda Jokowi Percaya KIB

Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta Rabu (15/6/2022).

Dua orang menteri yang dilantik ialah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Sementara, tiga orang wakil menteri yang dilantik ialah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN menggantikan Surya Tjandra, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas