Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Litbang Kompas mencatat dalam hasil surveinya bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum semakin rendah.

Dilihat di Harian Kompas, Senin (20/6/2022), isu soal korupsi menjadi faktor anjloknya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum.

Imbasnya, citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi merosot.

Tercatat, citra KPK hanya berada di angka 57 persen pada Juni 2022.

Diketahui, ini menjadi apresiasi terendah dari publik KPK sepanjang survei Kompas dilakukan sejak Januari 2015.

Tak hanya KPK, menurunnya kepuasan terhadap lembaga penegak hukum soal penuntasan kasus hukum juga menyasar Polri.

Tercatat, persentase yang didapat Polri sebesar 65,7 persen pada Juni 2022, menurun 9,1 persen dari Januari 2022 yang angkanya sebesar

Angka ini tercatat juga paling rendah bagi Korps Bhayangkara itu selama lebih dari lima tahun terakhir ini.

Kondisi tak jauh berbeda juga dialami Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung yang citranya sama-sama merosot sebesar 11 persen, sementara citra Mahkamah Konstitusi menurun sebesar 15 persen.

Proses hukum yang melibatkan hampir semua lembaga hukum, sesuai tingkatan proses hukum, sedikit banyak memberikan insentif pada persepsi publik untuk “memukul rata” penilaian mereka pada lembaga hukum.

Hal ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan publik pada penegakan hukum di negeri ini sedang menurun.

Baca juga: Disidik KPK Soal Dugaan Korupsi, Begini Penjelasan PT Amarta Karya

Tingginya kekecewaan publik pada penuntasan kasus korupsi memberikan alarm bagi penegak hukum untuk tidak bermain-main dengan proses penegakan hukum.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.

Adapun tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen. Margin of error kurang lebih sebesar 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.