TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat di Pilpres 2024.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menegaskan, bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres. 

Ia mengatakan, sebagai partai yang taat hukum, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres.

Hal itu disampaikan Bambang Pacul di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu bos. Jadi sudah klir, capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan komisi pemenangan pemilu dalam rakernas ini," tegas Bambang Pacul.

Baca juga: Jawaban Sekjen PDIP Saat Ditanya Bagaimana Jika Ganjar Pranowo Dibajak Partai Lain Maju Capres

Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP Partai juga ditunjuk Ketua Umum Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian. Termasuk, dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.

Sebagai petugas partai, Bambang Pacul pada Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres. 

"Tetapi tidak capres dan cawapres," ucapnya.

Pembahasan Pilpres, kembali ditegaskan Bambang Pacul, hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. 

Mengenai materi strateginya, sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu merahasiakannya.

"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan klir. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu," tandasnya.