Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo bersepakat menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan kemampuan perang elektronika.

Kerja sama kedua instansi ini mencakup pelibatan personel dan peralatan yang dimiliki balai monitoring dalam pengumpulan informasi serta penggunaan sumber daya SDPPI untuk menunjang kepentingan TNI AL saat situasi darurat.

Tak hanya itu, penertiban penggunaan frekuensi ilegal yang mengganggu komunikasi TNI AL serta pembinaan dan penertiban penggunaan frekuensi radio di laut juga dilakukan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronik TNI AL Laksamana Pertama Joko Edi mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut bertujuan untuk memberikan proteksi yang lebih baik guna melindungi Indonesia dari berbagai ancaman.

Baca juga: Rencana Komandan Korps Marinir Dijabat Jenderal Bintang 3, KSAL: Usulan Sudah Dikirim Ke Mensesneg

Askomlek Kasal Laksma TNI Avando Bastari menyebut, kerja sama itu meliputi khususnya dalam hal ‘peperangan elektronika’ serta membantu TNI dalam mendapatkan data-data sebelum melakukan operasi di lapangan.

Hal itu disampaikan dalam apel bersama sinergitas pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta peperangan elektronika di KRI Banda Aceh-593, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

“Dengan adanya Balmon yang tersebar di seluruh provinsi, kami melihat jadi satu peluang, untuk memanfaatkan ini, satu demi kepentingan kominfo di sisi yang lain untuk kepentingan pertahanan dalam bidang peperangan elektronika,” kata Avando Bastari.

Baca juga: TNI AL Bakal Uji Kemampuan Koarmada RI Hingga 100 Ranpur Marinir pada Latihan Armada Jaya 2022

Lebih lanjut, Avando Bastari mengatakan, hal lain yang menjadi target perjanjian kerja sama tersebut adalah untuk melakukan proses pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio khususnya di perairan Indonesia di laut.

Pasalnya, adanya komplain dari penerbangan Internasional, karena penerbangan yang melintas, khususnya di Hotspot (Jawa, Sulawesi). Interferensi sampai ke penerbangan internasional dan mendapat komplain berkali-kali.

Baca juga: Momen Marinir Gelar Trail Adventure di Papua: Ratusan Crooser Berpartisipasi

"Meski sudah ditindaklanjuti, itu tetap berulang terus-menerus. Kalau tidak ada tindakan di lapangan, akan terjadi distract," jelas Avando Bastari.

Avando Bastari mendorong agar kerja sama pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio serta peperangan elektronika segera ditindak lanjuti dengan bentuk Standard Operating Procedure (SOP).

Diketahui, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada (31/5/2022) lalu.