Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah melepas 287 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perawat dan Careworker Batch XV Program Penempatan Pemerintah (G to G) Jepang Tahun 2022.

Acara pelepasan dihadiri Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji.

Baca juga: Keluarga Tak Mampu Bayar 4.800 Ringgit, Jenazah PMI yang Meninggal di Malaysia Tak Bisa Dipulangkan

"Ini pelepasan perdana setelah 1 tahun untuk tenaga kerja asing masuk ke Jepang. Tentu ini momentum untuk kita glorifikasi," kata Benny pada konferensi pers di Hotel Ciputra Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Benny mengatakan pelepasan PMI skema G to G tidak hanya dilakukan ke Jepang, tapi juga ke negara penempatan lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan.

Pihaknya juga akan menambah penempatan PMI skema G to G ke 13 negara penempatan.

"Kita memiliki visi agar para pahlawan devisa mendapat perlakuan hormat negara. Kita ingin glorifikasi setiap penempatan mereka," ujarnya.

Benny mengatakan, PMI merupakan pahlawan devisa yang menjadi penyumbang kedua pendapat terbesar kedua bagi Indonesia.

PMI telah menyumbangkan 159, 6 triliun rupiah pendapatan negara, lebih besar ketimbang sumbangan dari pendapatan sektor pariwisata.

Baca juga: Kepala BP2MI Miris 90 Persen Korban Penempatan PMI Ilegal Kaum Ibu dan Perempuan

Kepala BP2MI mengatakan, para PMI yang dilepas hari ini juga akan diberikan surat kredensial yang biasa diberikan oleh para Duta Besar, untuk diberikan kepada majikan mereka.

Tujuannya agar para PMI mendapat perlakuan dan respek dari majikan di negara penempatan mereka.

"Kita ingin melepas mereka secara resmi atas nama negara sebagai duta bangsa yang bertarung dalam kompetisi global merebut peluang pekerjaan," kata Benny.

Baca juga: Meski Melambat, Kemenperin Sebut PMI Manufaktur Indonesia Masih di Level Ekspansif

Benny mengatakan, kedepannya pemerintah juga akan mengkomunikasikan penempatan di sektor pekerjaan lainnya dengan memperhatikan regulasi dari negara penempatan.

"Tentunya kedepannya, bukan hanya nurse dan coworker tapi juga sektor pekerjaan lain yang terus kita komunikasikan dengan negara penempatan," ujarnya.