Pemerintah Ingatkan Pentingnya Optimalisasi Layanan Kesehatan dengan Menerapkan BLUD
Agus Fatoni menegaskan pentingnya optimalisasi layanan kesehatan dengan menerapkan BLUD guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan pentingnya profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Agus Fatoni mengingatkan pentingnya menggunakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan BLUD (e-BLUD) sesuai Surat Edaran Nomor 981/4092/KEUDA tertanggal 2 Oktober 2020.
Langkah ini, menurut Agus Fatoni, penting dilakukan guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
"Penggunaan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan dapat mempermudah kinerja keuangan, hemat biaya dan waktu, serta penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat," kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).
Baca juga: Kemendagri Dorong Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas Terapkan BLUD, Apa Itu?
Hal ini disampaikan Fatoni saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung.
Dia mengatakan pengelolaan keuangan daerah bagi setiap BLUD sangat penting dilakukan.
BLUD, kata Fatoni, merupakan profit bisnis pelayanan kepada masyarakat yang harus dikelola secara profesional.
"Setiap pelayanan harus cepat, akurat, dan tepat. Pelaksanaan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan salah satu usaha untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik," tutur Fatoni.
Selanjutnya, Fatoni menjelaskan, dengan status RSUDAM sebagai rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, pemerintah memberikan fleksibilitas dan keleluasaan.
Dirinya berharap pelayanan yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan praktik bisnis yang sehat dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah.
"BLUD lebih fleksibel. BLUD punya otonomi untuk mengatur keuangannya sendiri. Semua pemasukannya tidak masuk ke daerah tapi langsung dikelola sendiri sehingga lebih fokus memprioritaskan layanan pengelolaan keuangannya," kata Fatoni.
