Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat sangat menghargai kemandirian, independensi, mekanisme internal, dan pilihan dari setiap partai dalam menentukan, ingin berkoalisi atau bekerja sama dengan partai mana di Pilpres 2024. 

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra  menyebut hal itu sesuai dengan peryataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," kata Herzaky dalam keterangan kepada Tribunnews, Minggu (26/6/2022).

Herzaky pun berharap, tidak ada upaya tekanan-tekanan, paksaan, bahkan ancaman-ancaman. Semisal upaya kriminalisasi atau gangguan terhadap bisnis kader-kader Partai Demokrat, maupun upaya perampasan kepemimpinan terhadap partai ataupun calon rekan koalisi.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat ini juga sangat menghargai, setiap parpol punya prioritas dan platform berbeda ketika memegang pemerintahan. 

Herzaky menyebut, rakyat pernah merasakan pemerintahan era Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. 

Ia pun menyebut, bahwa prioritas era Presiden SBY sangat jelas untuk kepentingan rakyat. 

Herzaky pun menyinggung situasi saat ini, justru rakyat harus antri minyak goreng dan menghadapi kenaikan harga bahan sembako.

"Kalau era Demokrat yang memimpin, ketika Pak SBY menjadi presiden di tahun 2004-2014, prioritas kami jelas. Bela rakyat kecil, perjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat. Rakyat tidak perlu antri minyak goreng. Harga sembako juga terjangkau dan stabil, tidak naik drastis seperti situasi yang rakyat hadapi enam bulan ini," ucap Herzaky.

Baca juga: Masinton Dapat Teguran dari PDIP, Buntut Pernyataan Peluang Koalisi dengan PKS-Demokrat

"Kemiskinan turun drastis, penduduk miskin berkurang hampir 9 juta. Pemerintahan SBY diwarisi 36 jutaan penduduk miskin dari Presiden Megawati. Setelah sepuluh tahun memimpin, SBY mewariskan tinggal 27 jutaan penduduk miskin ke pemerintahan Jokowi. Ada pengurangan sangat signifikan," jelasnya.

Sedangkan, lanjut Herzaky, 5 tahun era Presiden Jokowi memimpin, angkanya berkisar 24-26 juta. Dimana, hampir tidak ada pengurangan dari era SBY. 

Bahkan, setelah pandemi, di periode kedua, malah sempat naik ke angka 28 juta, dan sekarang 26 juta. 

Begitu pula dengan pengangguran. 10 tahun pemerintahan SBY, pengangguran turun 3 jutaan. Era Jokowi 5 tahun pertama, hanya turun 140 ribuan. Bahkan, ketika pandemi, melonjak drastis penganggurannya.

"Karena itulah, kami, tentu akan memilih berkoalisi dengan sesama parpol yang bakal mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Berupaya agar harga sembako terjangkau, harganya stabil dan stok tersedia, kemiskinan berkurang drastis, dan pengangguran berkurang drastis. Parpol-parpol yang memperjuangkan perubahan dan perbaikan nasib rakyat di 2024-2029," paparnya.

Ia menambahkan, Demokrat seperti ditegaskan oleh AHY, merupakan partai terbuka untuk semua, mengayomi semua, berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Demokrat pun menghormati perbedaan, dan mengedepankan toleransi. Bukan sekedar jualan slogan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Pengamat Sebut NasDem, PKS dan Demokrat Ingin Bangun Poros Akhiri Dominasi Kekuatan Politik PDIP

"Tapi malah mengekalkan polarisasi dan politik identitas demi efek elektoral semata, ataupun menakuti-nakuti kelompok tertentu agar mau mendukung pihaknya di pemilu, misalnya," tutupnya.