TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementrian Pertahanan (Kemhan) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan (BPK RI) yang baru saja melakukan audit terhadap keuangan Kemhan.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, kinerja Menhan Prabowo Subianto yang berhasil mengawal kementriannya bisa meraih hasil WTP patut diapresiasi.

"Saya pikir (WTP) itu memang harus dan memang sudah suatu kewajiban pemerintah seperti itu," katanya kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).

Pria yang akrab disapa Ical itu mengakui tangan dingin Prabowo Subianto berhasil membuat Kemhan menjadi Kementrian yang hebat, khususnya dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas-tugas bidang pertahanan.

Baca juga: Menhan Prabowo Bicara Pentingnya Teritorial Sebagai Tulang Punggung Pertahanan Negara

"Kalau (kinerja Prabowo) yang lain sudah cukup bagus, kerjasama pertahanan sudah cukup bagus, pengembangan industri pertahanan juga saya pikir sudah cukup fokus, peremajaan alutsista juga sudah (bagus)," kata Ical.

Ia berharap prestasi WTP ini bisa terus ditingkatkan ke depannya.

Khususnya dalam hal pengawasan potensi-potensi kebocoran dalam setiap proyek Kemhan.

"Mungkin pengelolaan anggaran itu yang ke depan musti diperhatikan sudah sesuai atau tidak," tegas dia.

Baca juga: AHY Sowan ke Ketua Umum Gerindra, Pengamat: Prabowo Jadi Magnet Para Tokoh Politik

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak Tahun 2018.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 tersebut diterima oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto pada Selasa (28/6).

Baca juga: Respons Prabowo soal Koalisi saat Bertemu AHY di Kertanegara: Bisa Dimulai dengan Persahabatan

Prabowo mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan tim BPK RI kepada Kemhan dan TNI selama ini sehingga hasil pemeriksaan tahun ini Kemhan dan TNI kembali dapat menerima predikat opini WTP.

Sebab, capaian ini akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas Kemhan dan TNI ke depannya.

“Hasil dari capaian ini tentu akan sangat berdampak pada peningkatan pelaksanaan tugas ke depan. Hal tersebut juga dapat dikatakan adalah sesuatu yang merupakan minimum requirement. Yang merupakan landasan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI,” ujar Prabowo.