TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan awal bulan Dzulhijjah 1443 H jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 Masehi.

Penentapan ini disampaikan oleh K.H. Yahya Cholil Staquf, Rabu (29/6/2022) malam di TVNU Televisi Nahdlatul Ulama.

"Dalam rangka penentuan awal bulan Dzulhijjah 1443 H, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu 29 Juni 2022 Masehi. Berdasarkan laporan lembaga falakiyah PBNU, seluruh lokasi tidak berhasil melihat hilal dengan demikian umur bulan dzulqa'dah 1443 H adalah 30 hari."

"Atas dasar itu maka dengan ini PBNU mengabarkan bahwa awal bulan Dzulhijjah 1443 H jatuh pada Jumat Pon, 1 Juli 2022 Masehi," kata K.H. Yahya Cholil Staquf.

Dengan penetapan tersebut, maka tanggal Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 10 Juli 2022 atau 10 Dzulhijjah 1443 H.

Sebelumnya, jika mengacu pada kalender PBNU, Idul Adha 1443 Hijriah atau 10 Dzulhijjah  bertepatan pada tanggal 9 Juli 2022.

Baca juga: Idul Adha 2022 Tanggal Berapa? Pantau Hasil Sidang Isbat Kemenag di Sini

Baca juga: Sidang Isbat Idul Adha 2022 Digelar Hari Ini, Berikut Link Live Streaming dan Lokasi Rukyatul Hilal

PP Muhammadiyah

Sementara itu, PP Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 H jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022.

Untuk itu, 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Kamis, 30 Juni 2022.

Ijtimak jelang Zulhijah 1443 H terjadi pada pukul 09:55:07 WIB.

Tinggi Bulan pada saat Matahari terbenam di Yogyakarta ( f = -07° 48¢  LS dan l = 110° 21¢ BT ) = +01° 58¢ 28² (hilal sudah wujud).

Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam itu Bulan berada di atas ufuk.

Penetapan itu berdasarkan Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 yang telah dirilis PP Muhammadiyah sejak Maret 2022.

Baca juga: Tentukan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah Hari Ini

Metode yang dilakukan untuk menetapkan Hari Raya Idul Adha 1443 H adalah dengan metode hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Hukum Qurban 

Mengutip islam.nu.or.id, menurut keterangan dokter ahli, masyarakat hendaknya berhati-hati dalam berkurban.

Pasalnya, saat ini tengah merebak virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. 

Hasil dari kajian LBM PBNU tentang PMK, Selasa (7/6/2022) memutuskan bahwa gejala klinis hewan yang terjangkit PMK memiliki titik persamaan dengan beberapa contoh yang disebutkan dalam hadits dan memenuhi kriteria ‘aib (cacat) dalam fiqih.

Baca juga: 1 Dzulhijjah 2022 Jatuh pada Tanggal 30 Juni Menurut Muhammadiyah, Pemerintah Tunggu Sidang Isbat

Adapun hadits yang dimaksud yakni hadits riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ في الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها والمَرِيْضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها والعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها والكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

Artinya: “Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, (1) yang sebelah matanya jelas-jelas buta (Jawa: picek), (2) yang jelas-jelas dalam keadaan sakit, (3) yang kakinya jelas-jelas pincang, dan (4) yang badannya sangat kurus dan tak berlemak,” (HR Ibnu Majah).

Mengacu hadits ini, para ulama bersepakat bahwa hewan ternak yang mengalami empat jenis cacat berat seperti yang disebutkan dalam hadist, tidak sah.

ضابط المجزئ في الاضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل

Artinya, “Kriteria ternak yang memadai sebagai hewan kurban adalah terbebas dari aib yang dapat mengurangi daging atau bagian tubuh lainnya yang biasa dikonsumsi,” (M As-Syarbini Al-Khatib, Al-Iqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, halaman 590).

Baca juga: Keutamaan Puasa Dzulhijjah, 9 Hari Sebelum Idul Adha 2022: Dosanya Akan Diampuni oleh Allah SWT

Selain itu, hewan ternak yang dagingnya berkurang memiliki potensi kuat berkurang di kemudian hari, itu juga tidak sah dikurbankan

“Berkurangnya daging yang menyebabkan hewan ternak tidak sah dikurbankan ini tidak disyaratkan harus terjadi seketika. Namun seluruh hewan ternak yang dagingnya berkurang saat itu juga (hal) atau pun memiliki potensi kuat berkurang di kemudian hari (ma’al) maka hewan tersebut tidak sah dikurbankan,” demikian bunyi putusan kajian LBM PBNU tentang PMK.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)