TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat nantinya bakal ada lebih dari 400 juta kali pencoblosan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dirjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan jumlah pencoblosan tersebut merupakan akumulasi dari jumlah pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Zudan menjelaskan, dengan acuan data yang ada saat ini maka akan ada sekitar 206 juta calon pemilih di Februari 2024 bertepatan dengan Pilpres.

Lalu pada Pilkada yang diselenggarakan November 2024, akan ada kurang lebih 210 juta calon pemilih.

"Kalau menggunakan data hari ini, untuk pilpres di bulan Februari sekitar 206 juta dan di pilkada November kurang lebih 210 juta," kata Zudan, ditemui di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Jika Ada Pilpres Putaran Kedua, KPU Usul 26 Juni 2024 Jadi Tanggal Pencoblosan

Namun, Zudan menegaskan data tersebut tentu belum pasti karena masih berpotensi meningkat dan menurun. Tergantung dinamika status kependudukan.

"Apakah ini fix datanya? Tidak. Ini bergerak, data hari ini, karena nanti ada yang pindah masuk TNI/Polri, ada pensiun, dari luar negeri masuk ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri, ada yang menjnggal dunia," ujarnya.

 "Jadi dinamika tinggi karena masih ada waktu kurang lebih dua tahun lebih dari sekarang bulan Juni akhir sampai di Februari dan di November jadi nanti masih panjang sehingga pergerakannya cukup besar," tambahnya.

Lebih lanjut, Dukcapil Kemendagri memastikan bakal terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap status kependudukan jelang Pemilu 2024 mendatang. 

Sehingga dia berharap bisa menekan adanya gesekan politik yang menimbulkan isu-isu perpecahan.

"Tapi ini prediksinya bisa kita lihat karena pergerakan setiap hari dalam database kependudukan Kemendagri itu termonitor terus menerus," jelas Zudan.