Tribun

Rancangan KUHP

Draf RKUHP: Perempuan Aborsi Dipidana 4 Tahun Penjara, Kecuali Korban Pemerkosaan

Hukuman pidana ihwal aborsi diatur dalam Pasal 467, 468, dan 469, hukuman tak berlaku apabila perempuan korban perkosaan atau akibat kedaruratan medis

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Draf RKUHP: Perempuan Aborsi Dipidana 4 Tahun Penjara, Kecuali Korban Pemerkosaan
WARTA KOTA/YULIANTO
Sejumlah mahasiswa dari Universitas Indonesia dan universitas lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2022). Tuntutan mahasiswa antara lain mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. Draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) turut mengatur soal aborsi. Hukuman pidana ihwal pengguguran kandungan ini diatur dalam Pasal 467, 468, dan 469. Namun, hukuman itu tak berlaku apabila sang perempuan korban pemerkosaan atau akibat kedaruratan medis. WARTA KOTA/YULIANTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) turut mengatur soal aborsi.

Hukuman pidana ihwal aborsi atau pengguguran kandungan ini diatur dalam Pasal 467, 468, dan 469.

"Setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun," bunyi Pasal 467 ayat (1) draf RKUHP tanggal 4 Juli 2022, dikutip Tribunnews.com, Kamis (7/7/2022).

Namun, hukuman itu tak berlaku apabila sang perempuan korban pemerkosaan atau akibat kedaruratan medis.

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis," bunyi Pasal 467 ayat (2).

Sedangkan pada Pasal 468 disebutkan bahwa pihak yang melaksanakan tindakan aborsi dapat dipidana minimal 5 tahun penjara.

Berikut bunyi pasal 468:

(1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
a. dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun; atau
b. tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Baca juga: Draf Final RKUHP: Mengganggu Tetangga dengan Suara Gaduh pada Malam Hari Didenda Rp 10 Juta

Sementara pada Pasal 469, RKUHP mempertegas hukuman pada Pasal 468 jika perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan, sebagaimana berikut:

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

(3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) tidak dipidana.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas