Tribun

Rancangan KUHP

Draf RKUHP: Serang Fisik Presiden dan Wapres Diancam Penjara 5 Tahun

Dalam Pasal 217 disebutkan, orang yang menyerang presiden dan wapres secara fisik dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Draf RKUHP: Serang Fisik Presiden dan Wapres Diancam Penjara 5 Tahun
KOMPAS.COM/DEAN PAHREVI
Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin. Dalam Pasal 217 Draf RKUHP disebutkan, orang yang menyerang presiden dan wapres secara fisik dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur hukuman bagi masyarakat yang hendak berzina, kumpul kebo, hingga melakukan hubungan sedarah.

Dalam Pasal 415, disebutkan setiap orang yang melakukan perzinaan akan dihukum 1 tahun penjara.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi Pasal 415 ayat (1) draf RKUHP tanggal 4 Juli 2022, dikutip Tribun Rabu (6/7/2022).

Dalam ayat (2), dijelaskan pihak yang bisa melaporkan ialah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Sementara terkait kumpul kebo diatur dalam Pasal 416.

Disebutkan Pasal 416 ayat (1), "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

Pihak yang hanya bisa melaporkan sama seperti Pasal 415 ayat (2).

Sedangkan soal hubungan sedarah diatur dalam Pasal 417.

Dituliskan, hukuman yang akan diterima yakni 12 tahun penjara.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun," bunyi Pasal 417.

Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru juga masih membahas ihwal penyerangan hingga penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut poin kelima bagian Buku Kedua draf terbaru RKUHP, pembentukan UU memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pengujian KUHP, seperti tindak pidana penghinaan presiden, tindak pidana mengenai penodaan agama, dan tindak pidana kesusilaan.

Baca juga: Dihapus MK, Partai Buruh Pertanyakan Munculnya Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Dalam Pasal 217 disebutkan, orang yang menyerang presiden dan wapres secara fisik dapat dihukum penjara paling lama 5 tahun.

"Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun," bunyi Pasal 217 draf RKUHP tanggal 4 Juli 2022.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas