Tribun

Periksa 7 Eks Anggota DPRD Tulungagung, KPK Dalami Pembahasan Anggaran APBD

7 anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 diperiksa KPK di Polres Tulungagung terkait dugaan suap bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Periksa 7 Eks Anggota DPRD Tulungagung, KPK Dalami Pembahasan Anggaran APBD
Ilham Rian Pratama
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 dalam penyidikan kasus dugaan suap bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur untuk Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2014-2018, Rabu (6/7/2022) di Polres Tulungagung. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 dalam penyidikan kasus dugaan suap bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur untuk Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2014-2018, Rabu (6/7/2022).

Pemeriksaan tujuh anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 itu dilakukan di Polres Tulungagung.

Adapun identitas ketujuh anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019 itu antara lain, Lilik Herlin, Marikan Al Gatot Susanto, Michael Utomo, Nurhamim, Samsul Huda, Sofyan Heryanto, dan Suharminto.

"Para saksi hadir dikonfirmasi pengetahuannya soal proses pembahasan anggaran APBD 2015-2018 Kab. Tulungagung Jatim," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/7/2022).

Selain itu, penyidik KPK juga mendalami soal anggaran pokok pikiran (pokir) dan terkait dugaan fee pokir tersebut lewat tujuh eks anggota DPRD Tulungagung itu.

KPK diketahui melakukan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Kabupaten Tulungagung.

"Dalam penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka," kata Ali Fikri, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Periksa Bupati Tulungagung, KPK Telusuri Pembahasan Bantuan Keuangan di Lingkup DPRD

Namun, Ali tidak membeberkan identitas para pihak yang dijadikan tersangka, termasuk konstruksi perkara dan pasal pidana yang disangkakan.

Ia mengatakan pengumuman tersangka dilakukan saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas