Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, seharusnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) mengusung capres dan cawapres dari internal koalisi.

Capres dan cawapres bisa dipilih dari ketua umum (ketum) partai, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Bisa pula dengan kombinasi dengan eksternal.

"Saya melihatnya memang mestinya siapa pun ketua umum parpol yang berkoalisi di KIB itu yang menjadi capres atau cawapres. Misalkan capresnya Airlangga, cawapresnya Zulhas. Atau kombinasi, capres di internal dan eksternal cawapres. Misalkan capres-nya Airlangga, cawapresnya eksternal, misalkan Ganjar atau siapa pun," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (28/7/2022).

Baca juga: PPP Sebut Bakal Ada Partai Non-parlemen Gabung KIB: Silakan Tebak Sendiri 

Ujang menekankan pentingnya hal itu dilakukan KIB, karena menimbang harga diri partai dan perolehan suara karena pengaruh sosok yang diusung dalam kontestasi.

"Karena ini terkait harga diri partai. Bagaimanapun efek ekor jas atau coattail effect itu penting bagi partai politik. Kalau capresnya orang lain, cawapresnya juga orang lain dari eksternal semua, itu rugi semuanya, bagi Golkar, PAN, maupun PPP," ucapnya.

Jika capres-cawapres berasal dari calon lain, bisa jadi tidak akan membawa pengaruh signifikan bagi partai anggota koalisi.

"Rugi karena kemungkinan kalau calon lain bukan kadernya, apalagi kader partai lain tidak akan membawa efek ekor jas bagi partai di KIB," katanya.

Lebih lanjut menurut Ujang, Golkar akan konsisten mengusung Airlangga dalam Pilpres 2024 melalui kendaraan KIB. Apalagi jika sudah mendapat restu dari Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Kalau ada restu dari Pak Jokowi, ada restu dari Pak JK, tentu bagus. Itu penting bagi Pak Airlangga. Karena Pak Airlangga bagaimanapun sudah ditetapkan sevagai capres dari Partai Golkar dalam Munas dan dikuatkan dalam Rapimnas," tandasnya. (*)