Tribun

Soroti Kasus di Kamboja, Anggota DPR Dorong Sri Mulyani Tambah Anggaran Perlindungan PMI

Sekira 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) disekap dan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Soroti Kasus di Kamboja, Anggota DPR Dorong Sri Mulyani Tambah Anggaran Perlindungan PMI
Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami
Pelepasan 306 PMI ke Korea Selatan di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (1/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekira 60 Pekerja Migran Indonesia (PMI) disekap dan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menuntut kasus tersebut agar menjadi perhatian pemerintah dan mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran pelindung PMI.

Menurutnya, anggaran Rp 300 miliar yang dimandatkan kepada Badan Pelindungan PMI (BP2MI) tidak cukup untuk memberikan perlindungan PMI dari Sabang sampai Merauke secara masif.

"Jadi kami mendorong pemerintah khususnya kepada Menkeu untuk memperhatikan anggaran untuk BP2MI agar tahun ini atau tahun depan dinaikkan," kata Irma saat ditemui usai menghadiri Pelepasan 306 PMI ke Korea Selatan di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (1/8/2022).

"Anggaran di BP2MI harus dinaikkan, gak cukup hanya Rp 300 miliar untuk melindungi PMI dari Sabang sampai Merauke. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," lanjutnya.

Menurut Irma, pemerintah tidak hanya harus memberikan perlindungan kepada PMI, tapi juga harus menutup lobang-lobang penempatan PMI ilegal.

Irma mengatakan, pengawasan yang dilakukan BP2MI tidak bisa maksimal jika anggarannya terbatas. 

Sebab lobang-lobang pemberangkatan PMI secara ilegal juga kerap dibekingi oknum.

Baca juga: NasDem Desak Kemenlu Lakukan Upaya Pembebasan Terhadap 60 WNI di Kamboja

Hal ini yang menurutnya juga harus diselesaikan pemerintah, agar kasus penyekapan seperti yang terjadi di Kamboja tidak kembali terulang.

"Pemerintah yang harus menutup itu karena institusi pemerintah juga yang main disana. Benny, Kepala BP2MI, tidak bisa menyelesaikan itu sendirian kalau pemerintah tidak memberikan supporting yang kuat kepada BP2MI untuk menutup lobang itu," ujarnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas