TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan kepada pemerintah terkait realisasi anggaran pemilu 2024 yang disebut belum cair hingga kini.

"Anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi keniscayaan untuk kita melaksanakan pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata Rifqi kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Legislator PDI Perjuangan itu memahami bahwa memang dalam beberapa waktu terakhir terjadi resesi ekonomi global.

"Yang mana indikator pembayaran utang pemerintah dan berbagai hal, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia yang kemudian mengkoreksi beberapa indikator APBN untuk subsidi dan seterusnya, itu membuat pemerintah harus melakukan exercise anggaran," kata dia.

Namun, Rifqi menilai anggaran Pemilu 2024 juga harus menjadi komitmen pemerintah .

"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan Pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang InsyaAllah tidak akan pernah berubah," pungkasnya.

Baca juga: KPU Temukan 11 Penyelenggara Pemilu Daerah Namanya Dicatut Parpol

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengakui anggaran operasional untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam lingkup penyelenggaraan pemilu 2024 belum dapat terpenuhi. 

“Biaya operasional kan yang katakanlah belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana-prasarana kantor, kemudian ada juga untuk sarana mobilitas,” kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Salah satunya soal penyewaan kendaraan untuk mobilitas para petugas KPU di daerah yang menurut Hasyim sudah lama pihaknya tidak menganggarkan kebutuhan terkait mobilitas. 

“Pengalaman kita yang sudah-sudah itu kan, sudah lama banget KPU tidak menganggarkan apa namanya anggaran untuk mobilitas ini,” ujarnya.

“Kalau kira-kira perlu mobilitas kalau anggarannya belum cair itu, jangankan jalan, mobilnya pun gak ada,” lanjut Hasyim.

Selain itu ada pula anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan penyewaan kantor KPU di daerah. Mengingat, ada situasi kantor KPU daerah yang kurang memadai sebagai tempat kerja penyelenggara pemilu. 

“Situasi seperti ini harus diantisipasi. Belum lagi kalau karena situasi geografis kita, musim penghujan, angin, beberapa tempat misalkan sering kebanjiran, kemudian runtuh, kalau kita tidak ada kesediaan dana untuk ini, terus kita mau noleh kemana. Padahal sumber biayanya itu dari APBN,” terang Hasyim. 

Baca juga: Ketua KPU Akui Anggaran Keperluan Operasional Pemilu Belum Terpenuhi

Diketahui, KPU telah mengusulkan kebutuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 untuk tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, KPU menerima pencairan sebesar Rp2,45 triliun. Kemudian dilakukan pengajuan kembali sebesar Rp5,4 triliun kepada Kemenkeu setelah melakukan pembahasan bersama DPR RI.

Dari pengajuan itu, Kemenkeu menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,24 triliun. Sehingga, sisa anggaran yang dibutuhkan KPU RI tapi belum dicairkan Kemenkeu sebesar Rp3,69 triliun.