Politikus PDIP Tak Setuju Relawan Gelar Musra: Jangan Eksklusifkan Jokowi
Politisi PDIP Effendi Simbolon tak setuju relawan Joko Widodo (Jokowi), menggelar musyawarah rakyat (musra).
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon tak setuju relawan Joko Widodo (Jokowi), menggelar musyawarah rakyat (musra) untuk menentukan siapa yang akan didukung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Menurutnya, hal itu justru akan menimbulkan kesan akan mengeksklusifkan Jokowi. Padahal, kata Effendi, Jokowi adalah milik bersama.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Total Politik bertajuk 'Gelar Musra, Jokowi Pilih Siapa?' di Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2022).
"Beliau enggak perlu lah bermusra-musra itu, mengeksklusifkan diri, enggak perlu," kata Effendi.
Effendi menuturkan, PDIP saja membiarkan Jokowi untuk dimiliki bersama.
Oleh karena itu, menurut anggota Komisi I DPR RI itu, musra mempersempit ruang kepemilikan terhadap Jokowi.
"Jangan dimusrakan, seolah-olah itu ketinggalan, itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan ke jurang, mempersempit ruang kepemilikan terhadap beliau," ucap Effendi.
"Jangan pernah bawa beliau ke arah yang eksklusif, biarkan dia dimiliki seluruh komponen bangsa. Yang tidak suka dia pasti ada respect-nya," tandasnya.
Untuk diketahui, Musra ini akan dimulai pada 27 Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023 di 34 provinsi di Indonesia secara bergantian.
Baca juga: Musra Indonesia Jadi Alat Publik Bersuara Mencari Pemimpin di 2024
Adapun 14 organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra Indonesia, yakni Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, dan GK.
