Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Istana: Publik Harus Tahu Kerja Keras Pemerintah

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menyuarakan kinerja pemerintah.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Istana: Publik Harus Tahu Kerja Keras Pemerintah
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menyuarakan kinerja pemerintah. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) menyuarakan kinerja pemerintah.

Mengingat ruang publik saat ini sangat riuh dengan pemberitaan berbagai krisis yang dihadapi Indonesia dan dunia.

Seperti krisis pangan, energi, dan keuangan.

Menurut Moeldoko, saat ini ruang publik dipenuhi isu negatif, disinfomasi, dan berita bohong yang terus menerus muncul dan berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Padahal program, kebijakan, dan capaian pemerintah sangat banyak. Sayangnya tidak terkomunikasikan dengan baik kepada publik," kata Moeldoko di hadapan pimpinan dan tiga puluh kepala stasiun TVRI, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Ancaman Krisis Pangan

Moeldoko menegaskan, publik harus tahu bahwa pemerintah telah bekerja keras menjawab berbagai tantangan global.

Berita Rekomendasi

Ia mencontohkan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kondisi Indonesia masih relatif baik. Ekonomi kita pada kuartal II tumbuh 5,44 persen. Begitu juga dengan inflasi yang masih terkendali di bawah 4 persen. Ini bentuk kerja keras pemerintah yang publik harus tahu," katanya.

Moeldoko juga membeberkan kerja pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga-harga komoditas.

Baca juga: Jokowi: Kebutuhan TNI Masuk Kementerian Belum Mendesak

Yakni, dengan memggelontorkan bantuan sosial dan memberikan subsidi terutama untuk BBM dan gas, yang nilainya lebih dari lima ratus triliun rupiah.

"Masyarakat harus diberi tahu, bahwa negara menanggung subsidi yang tidak sedikit. Ini semata-mata agar harga BBM dan gas tetap terjangkau," katanya.

Panglima TNI 2013-2015 ini menilai, dengan banyaknya informasi tentang kinerja pemerintah, maka bisa menutup peluang sekelompok orang yang terus mencekoki ruang publik dengan narasi pemerintah tidak pro rakyat.

"Masyarakat jangan dibuat bingung. Mari kita isi ruang publik dengan narasi positif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas