Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menjaga aset milik Muhammadiyah, agar tidak diserobot oleh pihak lain.

Langkahnya dengan melakukan verifikasi ulang dan menerbitkan sertifikat.

Upaya itu dikemukakan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto di hadapan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Hadi mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap sejumlah aset milik Muhammadiyah.

Mantan panglima TNI itu mengatakan, jika aset Muhammadiyah belum memiliki sertifikat, maka segera dibuatkan.

Tujuannya, agar aset ormas Islam tersebut tidak diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Muhammadiyah memiliki aset begitu banyak. Universitas ada ratusan, ada ribuan sekolah, dan ada rumah sakit termasuk klinik-klinik semua akan kami backup,” kata Hadi Tjahjanto di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (11/8/2022).

Hadi berjanji memberikan sertifikat untuk aset-aset milik Muhammadiyah di seluruh daerah. 

Bahkan purnawirawan TNI-AU itu memerintahkan seluruh kantor BPN di wilayah membantu untuk menerbitkan sertifikat tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, aset milik Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia harus dijaga mengingat, seluruh aset Muhammadiyah bukan milik perorangan, tapi milik organisasi.

“Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sebelum republik ini berdiri. Tentu seluruh asetnya milik organisasi bukan perorangan. Seluruh asetnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” kata Haedar.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Luncurkan Hotline Pengaduan untuk Lawan Mafia Tanah

Selain tersebar di seluruh pelosok Indonesia, kata Haedar, aset Muhammadiyah kini sudah ada di luar negeri.

Unutk itu dirinya menilai penting untuk menjaga aset-aset tersebut.

Salah satu upayanya dengan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membuatkan sertifikatnya.

“Kami juga mendukung kementerian yang mendukung usaha kami, karena langkah seperti itu usaha-usaha Muhammadiyah di berbagai bidang akan lebih mudah dirasakan langsung masyarakat, Muhammadiyah tidak pernah menguasai aset yang bukan miliknya,” kata Haedar.