Mentan: Indofood Konsisten Tidak Naikkan Harga Mi Instan
Mentan Syahrul mengatakan, PT Indofood konsisten untuk tidak menaikkan harga mi instan. Tetap konsisten Rp 3.500.
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menuturkan, produsen utama mi instan merek Indomie, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, konsisten untuk tidak menaikkan harga mi instan.
"Indofood itu datang sama saya tidak naik (harga mi instan), tetap konsisten Rp 3.500," ujar Mentan, Minggu (14/8/2022), dikutip dari KompasTV.
Meski demikian, Mentan Syahrul mengatakan, stok gandum di dalam negeri juga masih aman.
"Karena Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah dari sana gandum kita aman, tapi tetap saja dibilang jangan semua gandum, karena kita juga perlu rakyat kita tanam (tanaman lain)," jelasnya.
Sebelumnya, Syahrul mengatakan bahwa harga mi instan akan mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat dikarenakan dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina.
"Belum selesai dengan climate change, kita dihadapkan Perang Ukraina-Rusia, di mana ada 180 juta ton gandum ngga bisa keluar, jadi hati-hati yang makan mi banyak dari gandum, besok harganya (naik) 3 kali lipat," ujar Syahrul melalui kanal YouTube Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Senin (8/8/22).
Baca juga: Mengenal Sorgum: Pengganti Gandum yang Akan Jadi Bahan Dasar Mi Instan
Di lain kesempatan, Presiden Joko Widodo menjelaskan mengapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum.
"Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum 34 persen berada di negara itu."
"Rusia, Ukraina, Belarusia semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum," kata Jokowi di acara Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan, Kamis (7/7/2022).
Baca juga: Indofood Bantah Desas-desus Harga Mi Instan Bakal Naik karena Pasokan Gandum
Jokowi mengatakan, beberapa negara sudah mengalami kekurangan pangan dan kelaparan karena terhambatnya pasokan pangan akibat perang Ukraina dan Rusia.
"Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia? Dan sekarang ini sudah mulai karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, tidak bisa keluar dari Rusia," kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com.
(Tribunnews.com, Widya) (KompasTV, Isyana Helmi)
