Tanggapi Koalisi Gerindra-PKB, Ahmad Basarah: Mbak Puan Diberi Mandat Silaturahmi dengan Parpol Lain

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menanggapi santai deklarasi koalisi antara Partai Gerindra dengan PKB.

Sebab, dalam pemahamannya, sistem yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah koalisi. 

Baca juga: Poros Gerindra-PKB Cenderung Dipilih Oposisi karena Citra Prabowo di Pilpres Sebelumnya

"Jadi kita lebih suka, lebih menganggap lebih tepat menggunakan istilah gotong royong. Gotong royong sesama partai politik untuk menyukseskan agenda demokrasi bangsa yaitu Pemilu serentak 2024 yang di dalamnya ada Pilpres," Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Lantas, Basarah memastikan PDIP telah mengagendakan rencana safari politik untuk mewujudukan gotong royong.

Disebutkannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberi mandat kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah ditugaskan mengawal safari politik gotong royong tersebut. 

"Karena pandangan-pandangan demokrasi PDIP yang seperti itulah, maka safari politik yang sudah diagendakan oleh Ibu Mega dengan memandatkan Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPP bidang politik dan keamanan yang juga Ketua DPR itu dalam rangka silaturahmi politik, untuk berdiskusi berdialog dengan pimpinan-pimnan partai politik lain," ucapnya.

Tujuannya, kata Basarah, dalam rangka membicarakan dan membahas, serta menyukseskan Pemilu serentak 2024 sebagai pemilu yang jujur, adil, bermartabat. 

Baca juga: Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Gabungkan Kekuatan Nasionalis dan Kekuatan Partai Islam Berbasis NU

Namun yang terpenting adalah pemilu harus menjadi sarana kohesi sosial yang memperkuat kerukunan kebangsaan Indonesia.

"Jangan sampai demokrasi yang kita praktikan terutama dalam pilpres itu seperti dua pilprs sebelumnya yang menjadi sumber bagi upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk membelah bangsa, membuat segregasi di tengah masyarakat. Apalagi jika isu yang diamplifikasi adalah isu suku, ras, agama dan antar golongan," tandas Wakil Ketua MPR RI itu.