TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad A.Hariri mengatakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi pekerjaan rumah di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 RI.

Menurut dia, pernyataan Presiden Joko Widodo tentang upaya penegak hukum memberantas kasus korupsi, seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda, belum sepenuhnya selesai dan memenuhi titik terang.

"Pasalnya kasus-kasus tersebut masih menyisakan banyak masalah. Seperti kasus di Garuda yang sama sekali belum diungkap secara total," kata dia, dalam keterangannya pada Rabu (17/8/2022).

Dia menilai kasus korupsi di Garuda terkait pengadaan pesawat telah terjadi sejak lama. Sampai saat ini, kata dia, kasus korupsi itu masih jauh dari kata selesai.

Dia meminta pengusutan kasus korupsi secara tuntas. "Jangan ada yang disembunyikan," tambahnya.

Baca juga: VIDEO Momen Jokowi Bicara Pemberantasan Korupsi: Keberhasilan Ungkap Kasus Jiwasraya hingga Garuda

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah.

Dia mengambil contoh tiga kasus korupsi yang diusut para penegak hukum di Indonesia.

"Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil," kata Jokowi dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurutnya, perlindungan hukum hingga sosial politik untuk rakyat harus terus diperkuat.

"Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," ujar Jokowi.

Selan itu, Jokowi menyebut bahwa keamanan hingga stabilitas politik adalah kunci.

"Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," tandas dia.