Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sekaligus akademisi berdarah Aceh Iswadi, menyoroti Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN) yang digagas oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia menilai visi dan misi dari koalisi Golkar, PAN, dan PPP itu menunjukkan tekad dari Airlangga Hartarto dan KIB yang ingin mengikuti kompetisi yang sehat di Pilpres 2024.  

"Langkah ini juga merupakan upaya KIB menciptakan kompetisi pemilu berbasis gagasan dibandingkan identitas," kata Iswadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis (18/8/2022).

Menurut Pembina Yayasan Al-Mubarrak Fil-Ilmi itu, visi misi KIB untuk membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Indonesia.

Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta itu mengatakan KIB ingin mengadu gagasan dengan menyusun visi dan misi yang wajib dijalankan oleh sosok yang diusung menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. 

"Upaya ini adalah bagian dari membentuk kompetisi yang sehat dengan mengajukan ide dan gagasan sebagai daya pikat bagi pemilih maupun kontrak politik bagi kandidat yang mau diusung nanti," ujarnya.

"Oleh karena itu kita sangat berharap agar semua masyarakat dapat untuk mendukung dan memberikan masukan terhadap visi dan misi Koalisi Indonesia Bersatu, karena sepanjang sejarah baru kali ini ada koalisi yang lebih mengutamakan Program dari pada mengumumkan capres dan cawapresnya ke masyarakat luas," lanjutnya.

Baca juga: Prof Kacung Marijan: Ide dan Gagasan KIB Perlu Orang Tepat dan Berpengalaman untuk Melaksanakannya

Lebih lanjut, Iswadi mengatakan penyampaian visi dan misi di awal kontestasi patut ditiru oleh Koalisi parpol lainnya. 

Menurutnya, hal itu juga bagian dari upaya edukasi politik bagi pemilih agar juga bisa kritis dan evaluatif dengan setiap gagasan per koalisi.

"Dan yang lebih menarik lagi langkah Airlangga Hartarto yang membuka ruang seluas-luasnya untuk aspirasi dan masukan dari seluruh kalangan terkait dengan visi dan misi KIB," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai apa yang ditunjukkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam peluncuran visi dan misi di Surabaya, patut diapresiasi.

Menurutnya, KIB menunjukkan bahwa mereka mengedepankan ide dan gagasan dalam berpolitik di Indonesia.

Adi menilai, apa yang dilakukan Golkar, PAN, dan PPP, dengan membuka ruang aspirasi bagi visi dan misi koalisi, merupakan tradisi dan budaya politik baru.

Baca juga: Citra ke Jokowi Tak Sekuat PDIP, Poros KIB Cenderung Dipilih Pemilih Moderat

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah ini menegaskan, KIB lebih mengedepankan narasi dan gagasan besar untuk Indonesia ketimbang, hanya menunjukkan orkestra politik yang artifisial atau dangkal.

“(KIB) ini bukan politik para pesolek, yang mana mempertontonkan satu dandanan politik yang sebenarnya hanya manis dipermukaan, tapi tidak indah di belakang. Karena dalam realitasnya, banyak orang yang kelihatan populer, narsis di medsos, dikenal oleh publik, nyatanya juga tidak punya rekam jejak yang bagus-bagus amat,” tutur Adi, dalam keterangan, Senin (15/8/2022).

Adi menambahkan, apa yang ditunjukkan partai yang dipimpin Airlangga Hartarto (Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), dan Suharso Monoarfa (PPP), lebih bersifat kualitatif atau substansial.

Meskipun, harus diakui, sampai saat ini, masyarakat Indonesia lebih menyukai hal-hal yang sifatnya kuantitatif, remeh temeh, atau popularitas.

Adapun 7 inisiatif utama PATEN yang ditawarkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di antaranya:

1. Percepatan dan transformasi kesejahteraan rakyat guna memperbesar kelas menengah, menciptakan lapangan kerja produktif, serta menuju negara maju dan sejahtera sebelum kesempatan emas mulai menutup di tahun 2035.

2. Pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial untuk seluruh rakyat.

3. Pemerataan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkesetaraan gender, khususnya bagi generasi muda.

4. Ketahanan sistem keuangan, pangan, energi, serta pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi sirkular.

5. Ketahanan NKRI yang kokoh secara ideologi, sosial-budaya, politik yang menyatukan, pertahanan dan keamanan.

6. Transformasi kelembagaan dan birokrasi yang berbasis pada prestasi (Meritokrasi).

7. Kepemimpinan dan hubungan internasional yang berwibawa.