TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan kabinet alias reshuffle sangat memungkinkan terjadi dalam waktu dekat.

Pasalnya, masih ada pos menteri yang kosong, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo.

Faldo Maldini, Staf Khusus Sekretaris Negara, saat dikonfirmasi mengakui jika reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh presiden.

"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi masih ada pos menteri yang kosong hingga hari ini. Ya pasti akan diisi. Pasti ada reshuffle," kata Faldo saat dimintai konfirmasi Tribunnews, Jumat (19/8/2022).

Presiden Jokowi, kata Faldo, sudah memiliki hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti sejumlah krisis akibat ketidakpastian global.

“Presiden tentu sudah punya hitungan. Menghadapi berbagai ketidakpastian global, krisis pangan dan energi menjadi perhatian."

Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Reshuffle Kabinet Sangat Memungkinkan Dilakukan Presiden Jokowi

"Butuh solusi untuk itu, maka perombakan pun dapat dilakukan bila dibutuhkan,” tuturnya.

Faldo mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.

Sebagaimana pidato Presiden pada 16 Agustus lalu, sejumlah capaian diraih di tengah kondisi sulit yang tentunya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Tentu butuh tim yang mampu mempertahankan, bahkan membawa lompatan lebih tinggi,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui informasi rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi.

Namun, untuk pengisian kursi Menteri PANRB yang kosong, kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo akan melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB) bersamaan dengan peletakan batu pertama Istana Negara di Ibu Kota Negara, Nusantara, Kalimantan Timur.

“Ada dua insya Allah. Insya Allah ground breaking Istana Negara dengan pelantikan menteri nanti, tapi tidak tahu, itu kami serahkan ke Presiden (Joko Widodo),” kata Heru Budi Hartono dikutip pada Rabu (17/8/2022).

Namun, Heru lebih lanjut menyampaikan untuk dua agenda tersebut belum dapat dipastikan soal waktunya.

“Karena kesibukan beliau sebagai seorang Presiden, kemarin juga baru pergi ke Beijing, Tokyo, Seoul, mempersiapkan materi. Sebelumnya ke Eropa, baru kembali kemarin, sudah mempersiapkan 17 Agustus, pidato kenegaraan,” ujar Heru.

“Mudah-mudahan beliau sempatlah untuk bisa memilih menteri yang memang akan dipilih Pak Presiden.”

Prediksi PDIP

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga memperkirakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak anggota kabinet atau reshuffle menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Alasannya, ada sejumlah menteri yang dinilai sudah mulai fokus menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

"Jadi perombakan ya sah-sah saja. Apalagi kan nanti di bulan September saya pastikan, sudah pasti ada paling tidak kan yang sudah declare kan Pak Prabowo. Kan enggak mungkin jadi Menhan (Menteri Pertahanan) lagi kan. September 2023," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Selain Prabowo, Pacul juga mengungkapkan kemungkinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga terkena reshuffle pada 2023.

Hal itu akan terjadi jika Airlangga mendeklarasikan diri maju Pilpres 2024 dari partainya, Golkar.

"Iya dong (Airlangga di-reshuffle). Apabila mendaftar (Pilpres)," tutur Ketua Komisi III DPR itu.

Kendati demikian, Pacul menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Presiden.

Sebab, dia menilai Presiden yang lebih memahami soal perombakan kabinet.

"Beliau lebih paham pembantu-pembantunya. Beliau lebih paham pandangan ke depan. Kalau beliau melakukan (reshuffle) supaya bisa menjawab tantangan di depan, kemudian melakukan reshuffle ya dia punya kewenangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, reshuffle kabinet masih memungkinkan untuk dilakukan kembali.

Menurut Presiden, hal itu merujuk pada kondisi perubahan dunia yang serba mendadak akhir-akhir ini.

Dengan demikian, Presiden menekankan diperlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari para menteri.

Jokowi menegaskan, apabila ke depannya diperlukan reshuffle untuk kepentingan lebih baik maka akan dilakukan.

"Kalau diperlukan untuk kepentingan lebih baik, ya dilakukan. Meskipun tinggal sehari, kalau diperlukan, ya dilakukan," kata Jokowi dalam sesi wawancara khusus bersama Harian Kompas di Istana Merdeka pada 14 Agustus 2022, sebagaimana dilansir Kompas.id, Kamis (18/8/2022).