Dalam Rapat Paripurna DPR, Demokrat dan PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
PKS dan Demokrat tolak wacana kenaikan harga BBM karena akan menaikkan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Penulis: Naufal Lanten
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
Penolakkan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).
“Kami ingin memyampaikan sikap PKS bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19,” kata Mulyanto.
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan saat ini inflasi berada di angka 4,94 persen.
Angka itu, kata dia, tertinggi sejak Oktober 2015.
Baca juga: Ekonom Indef: Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi Lebih Tepat Secara Bertahap
Bahkan inflasi untuk kelompok makanan saat ini sebesar 15 persen.
Tak hanya itu, ia pun menuturkan pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang menyebut bahwa angka inflasi tertinggi hanya 5 sampai 6 persen.
“Itu kondisi belum adanya kenaikan BBM subsidi, kalau ada BBM subsidi dinaikan ini dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket dan tentu saja akan menggerus daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan semakin meningkat,” ucap Mulyanto.
Baca juga: Partai Buruh: Kenaikan Harga BBM Akan Menajamkan Peningkatan Inflasi
“Padahal pimpinan, sejak Juli 2022 harga minyak terus turun dari USD140/barel, sekarsng menjadi USD90/barel. Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna,” lanjut dia.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga menolak wacana kenaikan harga BBM.
“Kami Fraksi Partai Demokray menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi,” katanya.
“Dan mendesak pemerintah segera merevisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendisutribusian BBM agar anggaran tersebut tepat sasaran,” lanjut Sartono.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah aktif melakukan ekspolarasi sumur baru agar lifting minyak dan gas (migas) dapat meningkat dan ketergantungan impor migas dapat ditekan.
Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Menko Perekonomian Laporkan Skema Alternatif kepada Jokowi
