Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.

Penolakkan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

“Kami ingin memyampaikan sikap PKS bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19,” kata Mulyanto.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan saat ini inflasi berada di angka 4,94 persen.

Angka itu, kata dia, tertinggi sejak Oktober 2015.

Baca juga: Ekonom Indef: Opsi Menaikkan Harga BBM Subsidi Lebih Tepat Secara Bertahap

Bahkan inflasi untuk kelompok makanan saat ini sebesar 15 persen.

Tak hanya itu, ia pun menuturkan pernyataan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang menyebut bahwa angka inflasi tertinggi hanya 5 sampai 6 persen.

“Itu kondisi belum adanya kenaikan BBM subsidi, kalau ada BBM subsidi dinaikan ini dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket dan tentu saja akan menggerus daya beli masyarakat dan tingkat kemiskinan semakin meningkat,” ucap Mulyanto.

Baca juga: Partai Buruh: Kenaikan Harga BBM Akan Menajamkan Peningkatan Inflasi

“Padahal pimpinan, sejak Juli 2022 harga minyak terus turun dari USD140/barel, sekarsng menjadi USD90/barel. Urgensi kenaikan harga BBM subsidi sudah kehilangan makna,” lanjut dia.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Sartono Hutomo juga menolak wacana kenaikan harga BBM.

“Kami Fraksi Partai Demokray menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi,” katanya.

“Dan mendesak pemerintah segera merevisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang penyediaan pendisutribusian BBM agar anggaran tersebut tepat sasaran,” lanjut Sartono.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah aktif melakukan ekspolarasi sumur baru agar lifting minyak dan gas (migas) dapat meningkat dan ketergantungan impor migas dapat ditekan.

Baca juga: Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Menko Perekonomian Laporkan Skema Alternatif kepada Jokowi

Fraksi Demokrat, kata dia, terlebih dahulu mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian terlebih dahulu terkait dampak kenaikan harga BBM.

Pasalnya, sambung Sartono, kenaikan harga BBM turut berdampak pada kesejahteraan rakyat, utamanya kelas menengah ke bawah.

Untuk itu kami meminta agar dilakukan kajian atau dibuka sebelum dinaikan harga BBM.

Rakyat sudah mengalami kenaikan harga putus-putus.

Selanjutnya, ia juga menyoroti apakah pemerintah sudah menyiapkan perubahan dan akses untuk mengurangi beban rakyat yabg terdampak dari kenaikan BBM tersebut.

“Sewaktu Partai Demokrat diberikan amanah memimpin negeri ini, terjadi kenaikan harga BBM tapi diiringi dengan sejumlah aksi dan program untuk mengurangi harga kenaikan BBM terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Kemudian pemerintah juga diminta hadir untuk rakyat, serta tidak hanya mempertimbangkan untung dan rugi.

“Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat dan sebaiknya menghindari pernyataan yang menakut-nakuti rakyat melalui keputusan matang dan berorientasi kepada masyarakat,” ucap Sartono.