Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penolakan pemberian amplop cokelat dari mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.

LPSK menjelaskan pihaknya memberikan klarifikasi setelah adanya laporan Tampak (Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan Keadilan) terkait dugaan upaya penyuapan yang dilakukan Ferdy Sambo terhadap petugas LPSK ke KPK.

Juru Bicara LPSK Rully Novian mengatakan, lembaganya memenuhi panggilan KPK pada Selasa (23/8/2022) kemarin sekira pukul 10.00 WIB.

Menurut Rully, kedatangan LPSK yang diwakili oleh staf divisi hukum lembaganya hanya memberikan konfirmasi keterangan terkait kronologi pemberian amplop cokelat di ruang Kadiv Propam Mabes Polri tersebut.

"Makanya LPSK hadir memenuhi panggilan klarifikasi itu di KPK. Kita hanya sampaikan informasi keterangan kita saja, yang sebelumnya kita sudah sampaikan ke beberapa media saja," kata Rully dalam keterangannya, Rabu (24/8/2022).

Sebelumnya, KPK telah membenarkan soal undangan kepada pihak LPSK.

Undangan dimaksud terkait permintaan keterangan keterangan ihwal pemberian amplop berisikan uang kepada pegawai LPSK oleh Irjen Ferdy Sambo.

"Informasi yang kami peroleh benar, atas undangan KPK. Yakni terkait koordinasi untuk menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat ke KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/8/2022).

Ali bilang, KPK memastikan bahwa setiap pengaduan akan, ditindaklanjuti secara proaktif melalui proses-proses sesuai SOP dan ketentuannya.

Lembaga antirasuah itu juga berharap LPSK bisa membantu untuk menambah informasi dan data mengenai dugaan suap tersebut. 

KPK membutuhkan informasi tambahan untuk memverifikasi setiap laporan.

"Hal ini penting bagi kami untuk mengambil kesimpulan apakah benar ada peristiwa pidana sebagaimana laporan masyarakat dimaksud," kata Ali.

"Sehingga kami dapat menganalisisnya lebih lanjut, apakah jika benar ada peristiwa pidana, hal tersebut masuk kategori korupsi dan menjadi kewenangan KPK ataukah bukan," ia memungkasi.

Sebagai informasi, sejumlah pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan melaporkan dugaan suap dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat ke KPK pada 15 Agustus 2022.

Baca juga: Babak Baru, KPK Undang LPSK Soal Dugaan Suap 2 Amplop Coklat dari Ferdy Sambo

Dugaan korupsi yang dilaporkan adalah dugaan upaya pemberian uang kepada LPSK di kantor Divisi Propam Polri pada 13 Juli 2022.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu sempat mengungkapkan, saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E. 

Itu adalah pertemuan pertama LPSK dengan pihak Ferdy Sambo. 

Edwin mengatakan, staf LPSK langsung menolak dua amplop yang diberikan seseorang itu.

“Peristiwa amplop itu terjadi bukan di rumah Kadiv propam. Tetapi terjadi di kantor Propam pada 13 Juli 2022,” kata Edwin, Jumat (12/8/2022).

Ia menjelaskan, setelah pertemuan dengan mantan Kadiv Propam Polri itu dan jeda menunggu kedatangan Bharada E, salah satu petugas LPSK menunaikan salat di Masjid Mabes Polri. 

Sehingga saat itu hanya ada satu orang petugas LPSK yang menunggu di ruang tunggu tamu kantor Kadiv Propam.

Pada kesempatan tersebut, seseorang berseragam hitam dengan garis abu-abu menyampaikan titipan atau pesanan dari yang disebut sebagai “bapak” untuk dibagi berdua di antara petugas LPSK.

Sementara, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengaku tidak tahu jika amplop pemberian Ferdy Sambo berisikan uang.

Baca juga: VIDEO KPK Undang Pihak LPSK Soal Laporan Suap Ferdy Sambo: Telusuri Ihwal Pemberian Amplop

Ia mengatakan, LPSK menolak amplop pemberian Sambo tanpa mengetahui isinya.

“Kita sendiri tidak tahu apakah itu isinya uang, atau apa kita tidak sempat melihat sebenarnya,” kata Hasto di Hotel Sharing-La, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2022).