Parpol pula yang membuat kebijakan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat luas.

“Ini menandakan parpol menjadi instrumen yang sangat penting. Juga demokrasi yang sehat dan solid butuh bahan baku sehingga pembiayaan ini sebenarnya oleh individu atau negara berhak melakukannya,” ujar Niken.

Mengutip data KPK, jumlah kasus korupsi terbanyak melibatkan anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota, dan bupati.

Notabenenya mereka semua merupakan aktor-aktor yang lahir dari proses politik yang melibatkan parpol.

Tanpa parpol, mereka tidak akan pernah dapat turun gelanggang dan memenangkan kontestasi.

Kajian KPK memperlihatkan salah satu alasan aktor politik melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan pemufakatan jahat dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan itu dibutuhkan untuk mengembalikan ongkos politik dan iuran biaya operasional di tubuh parpol itu sendiri.

Untuk itu, dengan meningkatkan dana parpol hal tersebut bisa diminimalisir.

Meskipun diberikan bantuan dana lebih besar, Niken berujar tentu ada mekanisme yang harus diikuti salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

SIPP akan menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kadernya.

Terdapat lima komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP.

Yakni, kode etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan whistleblower system; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen yang baik dengan regulasi dan sistem yang apik; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

Baca juga: Nurul Arifin Heran Masih Banyak Stigma Negatif dari Masyarakat soal Partai Politik

Implementasi SIPP sebenarnya sangat menguntungkan untuk parpol.

SIPP menjadi solusi bagi problematika partai politik, yaitu ketiadaan standar etik partai, rekruitmen politik tertutup dan sarat nepotisme, serta masalah pada pendanaan parpol.