KPK Usul Dana Parpol Ditingkatkan untuk Cegah Korupsi Politik
(KPK) melalui Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan bantuan dana bagi partai politik
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
Hal ini akan menjadi salah satu indikator parpol bersih dari korupsi.
“Dashborad SIPP ini terbuka dan semua orang bisa mengakses. Jadi sebelum memilih mereka bisa dicek semua. Semua pola-pola mulai dari kaderisasi, sumber keuangan, pendidikan antikorupsi di tubuh parpol bisa dicek. Sehingga uang ini bisa dipertanggungjawabkan untuk pendidikan antikorupsi yang sebaik-baiknya,” ujar Niken.
Di sisi lain, Kasatgas 3 Direktorat Pendidikan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa menjelaskan melalui skema di atas diharapkan bisa membuat ekosistem di tubuh parpol yang lebih sehat.
Apa lagi saat ini sudah banyak anak-anak muda—generasi penerus bangsa yang tertarik pada politik.
Apa lagi anak-anak muda memiliki kesempatan yang sangat terbuka menjadi seorang pemimpin.
David berujar, aturan di Indonesia memungkinkan seseorang berusia 21 tahun menjadi anggota DPR/DPRD, 25 tahun menjadi wali kota atau bupati, 30 tahun menjadi gubernur, dan pada saat berusia 40 tahun menjadi seorang presiden.
Fakta ini dengan jelas memperlihatkan anak muda memiliki potensi, peluang, dan harapan untuk menduduki jabatan strategis.
“Ketika rekrutmen (parpol) nilai integritas itu penting. Apa lagi saat ini dunia sudah terbuka. Orang yang kena kasus korupsi hancur semua struktur karier termasuk kehidupan pribadi. Dan akan sulit membangunnya kembali,” kata David.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP IMM Zaki Nugraha menjelaskan dalam konteks politik Indonesia, anak muda bisa menjadi agen-agen integritas, agen kontrol, dan agen perubahan.
Caranya dengan membuat berbagai kajian untuk mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Yang muda bisa juga menyusun sistem dalam artian memberikan gagasan terbaik, membuka ruang diskusi di kalangan kampus. Ini bisa memberikan kado terindah ke negeri ini bahwa sistem ini harus bagus dan bersih,” ujarnya.
Senada Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara sekaligus politikus PSI Faldo Maldini mendorong anak-anak muda untuk menjalankan fungsi kontrol publik.
Anak muda yang baik, menurut Faldo harus memiliki pikiran dan gagasan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.
“Meskipun teman-teman enggak ikut politik tapi jangan jadi antipati juga. Dengan adanya kontrol publik tentu pengawasan kepada orang-orang yang ada di pemerintahan itu sangat penting. Jadi lihat pekerjaan kami,” kata Faldo.
