Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menilai program pencegahan dari radikalisme dan aksi terorisme berhasil dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berhasil dijalankan.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Boy Rafli Amar, Kamis (25/8/2022).

Awalnya, Boy mengatakan BNPT akan terus berkomitmen dalam mencegah dan melindungi bangsa dari ancaman radikalisme terorisme.

Baca juga: Luncurkan Dua Buku, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Lawan Radikalisme dan Demoralisasi Bangsa

Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan melakukan transformasi semangat kebangsaan, revitalisasi nilai Pancasila, moderasi beragama, penguatan nilai adat dan budaya, serta penanggulangan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan.

"Lima upaya transformasi ini adalah penguatan dalam mempersempit ruang gerak radikalisme dan terorisme yang anti konstitusi, NKRI, bersifat transnasional, intoleran radikal, menyalahgunakan narasi agama, anti terhadap kemanusiaan dan menghalalkan kekerasan," kata Boy, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Setelah mendengarkan paparan Boy itu, BNPT mendapatkan dukungan dari Komisi III DPR RI, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Widodo.

Dia menyampaikan keberhasilan program pencegahan dapat dilihat dari minimnya aksi teror yang terjadi.

"Selama ini tidak terjadi aksi terorisme secara nyata mungkin karena memang keberhasilan program pencegahan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Ichsan Soelistio memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BNPT di tahun 2021.

Hal ini menandakan jika pengelolaan anggaran BNPT dalam mencegah radikalisme dan terorisme digunakan dengan cukup efektif.

"Kita memberi apresiasi bahwa penyerapan (anggaran) Bapak sangat baik dan akurat," ujarnya.

Komisi III DPR RI menilai BNPT tetap masih perlu memperkuat program-program pencegahan dan lebih fokus kedepannya.

Komisi hukum DPR RI ini juga berkomitmen untuk terus mendukung Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini.