Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan mengatakan pemerintah dapat memberikan kemudahan informasi akurat terhadap produk tembakau alternatif.

Hal tersebut juga merupakan upaya bagi pemerintah memberikan pilihan kepada perokok dewasa untuk mengubah konsumsi dari rokok menjadi produk tembakau alternatif.

“Jika itu tujuannya, maka informasi tersebut dibutuhkan untuk dipelajari oleh perokok dewasa. Selain itu, diseminasi terhadap informasi tersebut juga diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan dapat meluas,” kata Satria dalam keterangannya, Jumat (26/8/2022).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F menyebutkan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pada dasarnya, Satria melanjutkan, pemerintah memiliki kewajiban kepada perokok dewasa untuk memberikan pilihan.

Dengan adanya pilihan, perokok dewasa memiliki opsi untuk menentukan sikap dalam memilih produk tembakau.

“Pilihan ini nantinya menjadi cara bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan,” kata dia.

Baca juga: Gappri Minta Pemerintah Melindungi Kelangsungan Usaha Industri Hasil Tembakau

Saat ini, pemerintah belum memandang produk tembakau alternatif sebagai pilihan untuk beralih dari kebiasaan merokok, maka akan menciptakan dua dampak negatif.

Pertama, prevalensi merokok tetap tinggi karena perokok dewasa tidak mendapatkan pilihan yang lebih rendah risiko.

Kedua, publik menjadi jengah karena mengetahui adanya hambatan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai produk tembakau alternatif.

Isu mengenai kemudahan akses informasi terhadap produk tembakau alternatif bagi perokok dewasa juga menjadi pembahasan dalam Global Forum on Nicotine (GFN) di tahun 2022 dengan tema “Safer Nicotine: Human Rights and Legal Challenges” yang belum lama ini diselenggarakan secara daring dari Warsawa, Polandia.

--