Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai, langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi dinilai cukup progresif.

Namun, muncul juga dugaan bahwa upaya tersebut hanya sebatas untuk buying time.

"Itu langkah progresif, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya anti klimaks. Akhirnya sekedar politik transaksional."

"Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti klimaks," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Airlangga menilai, KIB melangkah secara progresif dengan catatan visi-misi dan program selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon presiden dan pelibatan calon bersama dengan uji publik.

Baca juga: Pengamat Nilai Kunjungan PSI ke Golkar Upaya KIB Himpun Kekuatan Politik

Untuk itu, Airlangga menilai sikap KIB tidak ingin terburu-buru dalam melangkah sebagai bentuk kehati-hatian.

Menurutnya, KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden (capres).

Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, memperindah mesin politik terlebih dahulu.

Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut. 

Menurutnya, jika KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.

Baca juga: PAN Sambut Baik Pertemuan Golkar-PSI: KIB Terbuka Bagi Siapapun Mau Bergabung

Kendati KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama capres, namun kata Airlangga langkah KIB ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan capres di Amerika.

Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung capres tanpa adanya koalisi.

"Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian."

"Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan, dalam waktu dekat KIB akan kembali menggelar pertemuan.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober 2022 mendatang.

Sementara terkait penetapan capres, ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.