TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Mulyanto, kecewa atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022).

Harga Petalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per menjadi Rp 6.800 per liter.

Lalu, harga Pertamax non-subsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

"Kami kecewa dengan keputusan tersebut."

"Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat, dan tetap bergeming dengan sikapnya," ungkap Mulyanto saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu.

Baca juga: Harga BBM Naik, PKS: Kasihan Warga, Pemerintah Lebih Mementingkan Proyek IKN dan Kereta Cepat

Anggota Majelis Syura PKS itu juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan masyarakat kurang mampu.

"Masyarakat kurang mampu akan menderita dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini."

"Sementara pengguna mobil mewah terus akan menikmati BBM bersubsidi. Subsidi tidak tepat sasaran berlanjut," ungkapnya.

Selain itu, harga pangan dinilai Mulyanto tinggal menunggu waktu untuk mengalami kenaikan.

"Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan, akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya," ungkap Mulyanto.

Dampak Kenaikan Harga BBM

Sementara itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai akan memicu kenaikan harga di berbagai sektor.

Tidak hanya memicu kenaikan biaya transportasi saja, kenaikan BBM juga akan membuat harga bahan-bahan logistik meningkat.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengamat Energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.

"Dampaknya adalah pengeluaran bahan bakar masyarakat akan meningkat."

"Secara langsung, biaya transportasi, logistik (juga) akan meningkat dan (tentunya) akan mendorong kenaikan biaya-biaya lainnya," jelas Fabby, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/9/2022).

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM: Siap-siap Biaya Transportasi dan Logistik Melonjak, hingga Picu Inflasi

Picu Inflasi

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, juga mengatakan kenaikan harga BBM juga dapat memicu inflasi.

Bahkan, akan menggerus daya beli masyarakat.

Menurutnya, opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini.

"Opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini."

"Alasannya, kenaikkan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi," ungkap Fahmy, Sabtu (20/8/2022), dikutip dari Kompas.com.

Jika harga Pertalite naik mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen.

"Sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan," sambung Fahmy.

APBN, kata Fahmy, memang sudah terbebani subsidi energi yang sudah mencapai Rp 502,4 triliun.

Bahkan subsidi energi bisa mencapai di atas Rp 600 triliun, jika kuota Pertalite yang ditetapkan sebanyak 23.000 kiloliter akhirnya jebol.

Selain akan berdampak terhadap inflasi, kenaikan harga BBM subsidi juga dinilai akan menurunkan daya beli masyarakat.

Apabila daya beli masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen pada kuartal II-2022 akan turun.

Hal ini karena konsumsi masyarakat adalah komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Galuh Widya Wardani)(Kompas.com/Ade Miranti Karunia)