Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) bertindak cepat menanggulangi inflasi karena kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menaikkan harga BBM pertalite, pertamax, hingga solar per Sabtu, 3 September 2022. 

Tito meminta Pemda menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas untuk bersinergi dengan semua stakeholder seperti saat pengendalian pandemi Covid-19.

“Kita akan menyampaikan briefing tentang inflasi terutama yang berhubungan dengan pengurangan subsidi, yang berimbas pada kenaikan BBM yang perlu kita antisipasi bersama, baik pusat maupun daerah,” kata Mendagri dalam keterangannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Akibat Kenaikan Harga BBM, Inflasi Diperkirakan Bakal Terjadi Hingga Tahun Depan

Mantan Kapolri itu juga meminta Pemda untuk melakukan komunikasi publik yang efektif sehingga tidak membuat masyarakat panik. 

Sebab, ketika masyarakat panik akan memicu sentimen dan dampak ekonomi, seperti panic buying dan rush buying.

Ia juga meminta Pemda mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Tolong rekan-rekan gubernur juga minta kepada perwakilan BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik) daerah masing-masing untuk mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota, karena akan ketahuan bupati wali kota mana yang bisa mengendalikan mana yang tidak, sebetulnya bisa dikendalikan sebagian besar, kalau bekerja bersama-sama dengan Forkopimda terutama,” ujarnya.

Mendagri juga meminta Pemda mengaktifkan Satgas Pangan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

Satgas Pangan tersebut salah satunya bertugas memonitor kenaikan harga setiap hari. 

Pemda juga diminta memastikan pemberian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, serta melaksanakan gerakan penghematan energi.

Tito juga meminta Pemda melakukan gerakan tanam pangan cepat panen serta melaksanakan kerja sama antardaerah.

Selain itu, Pemda diminta mengintensifkan jaring pengaman sosial yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Bantuan Sosial (Bansos), Dana Desa, Dana Alokasi Umum, hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Tolong juga selain dari APBN dan APBD, manfaatkan juga CSR di daerah masing-masing dari perusahaan-perusahaan juga dari masyarakat-masyarakat yang mampu dengan skema mengembangkan kegotongroyongan,” kata Mendagri.