Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh bersama serikat buruh lainnya menyampaikan tuntutannya kepada DPR RI dalam aksi yang digelar, Selasa (6/9/2022).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya mendesak kepada DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) dan panitia khusus (pansus) untuk membahas penolakan kenaikan harga BBM.

"Memang kita menginginkan aksi di DPR ini, DPR membentuk Panja (panitia kerja) dan Pansus  (Panitia Khusus soal Kenaikan Harga) BBM," kata Iqbal kepada awak media dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Buruh Pajang Foto Puan Menangis Bertuliskan Tolak Kenaikan BBM Saat Demo di DPR RI

Desakan untuk membentuk panja dan pansus itu sebagai upaya agar DPR bekerja mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat atau buruh.

Sebab kata dia, sudah ada beberapa anggota legislatif yang menyuarakan penolakan kenaikan BBM namun belum ada inisiatif melakukannya.

"Jangan hanya menyuarakan penolakan (kenaikan harga BBM). Kami meminta bentuk dong panjanya, pansusnya," tutur Iqbal.

Dirinya lantas membeberkan kekhawatiran kaum buruh dan masyarakat jika harga BBM tetap naik.

Kenaikan harga BBM, kata dia, akan berdampak pada keberlangsungan hidup kelas pekerja seperti petani, nelayan, pekerja pabrik hingga pengemudi ojek.

"Petani, nelayan, buruh ini yang gak dipikirkan oleh pemerintah. Bantuan Rp 600 ribu itu hanya gula-gula atau dengan kata lain hanya diperikan 4 kali, dalam sebulan itu berarti 150 ribu rupiah per bulan itu pun untuk yang berupah 3.500.000 per bulan ke bawah, itu gula-gula," ucap dia.

Sebagai informasi, dalam aksi ini di depan Gedung DPR RI ini kata Iqbal diikuti oleh sekitar 2.000 buruh.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang dilayangkan dalam aksi ini, termasuk meminta kenaikan upah pekerja tahun 2023.

"Ada tiga isu yang diangkat yang pertama Tolak kenaikan harga BBM yang kedua Tolak pembahasan Omnibuslaw undang undang cipta kerja dan yang ketiga naiknya upah minimum tahun 2023 sebesar 10 persen hingga 13 persen, itu lah tiga tuntutan," kata dia.

Tak hanya di Jakarta, Iqbal memastikan aksi serupa yang dilakukan buruh juga digelar di beberapa provinsi di Indonesia. Mereka menyampaikan tuntutannya di kantor Gubernur masing-masing.

Setidaknya ada puluhan ribu buruh yang menggelar aksi penolakan BBM pada hari ini.

"Dilakukan serempak di 34 provinsi terkonfirmasi sekitar 20 provinsi. beberapa provinsi belum bisa melakukan karena faktor keamanan seperti Papua dan Papua barat," tukas dia.