TRIBUNNEWS.COM - Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kunci utama dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian karena mampu berkontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen dan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 97%.

Di tengah berbagai terpaan krisis yang pernah terjadi, UMKM juga telah terbukti memiliki resiliensi dan kecepatan pemulihan yang baik. Pada periode krisis moneter 1997/1998 dan krisis keuangan global 2008/2009, jumlah UMKM tetap mampu tumbuh positif.

“Selama pandemi Covid-19, di mana sektor UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, Pemerintah mengalokasikan Program PEN pada tahun 2022 sebesar Rp455,62 triliun yang di antaranya dialokasikan untuk melanjutkan pemberian dukungan untuk menjaga produktivitas UMKM,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan Orasi Kebangsaan tentang Penguatan UMKM di Era Ekonomi dan Finansial Digital dalam Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional “Recover Together, Recover Stronger” secara virtual dalam rangka Lustrum XIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Rabu (7/9/2022).

Pemerintah juga telah memberikan berbagai dukungan untuk UMKM di tahun 2022 seperti Subsidi Bunga KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, PPh Final tarif 0% UMKM, dan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Dengan berbagai kebijakan tersebut disertai penanganan pandemi yang baik, UMKM Indonesia dapat mulai bangkit. Hal tersebut tercermin dari Indeks Aktivitas Bisnis UMKM BRI yang berada di angka 109,4 pada Q2-2022, meningkat dibandingkan Q3-2020 sebesar 84,2.

Angka di atas 100 menunjukkan ekspansi UMKM. Untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan termasuk di kalangan generasi muda, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3,95 %.

Dalam Perpres tersebut, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk UMKM. Kemudahan yang diberikan mencakup pendaftaran perizinan secara elektronik, fasilitasi standardisasi dan sertifikasi untuk ekspor, akses pembiayaan dan penjaminan, serta pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun BUMN.

“Dengan kemudahan pendaftaran perizinan secara elektronik, Pemerintah ingin mendorong UMKM di Indonesia yang 96 persennya masih berstatus informal untuk menjadi formal, yang merupakan kunci agar UMKM bisa naik kelas. Dengan status usaha formal, UMKM dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, pendampingan, dan akses ke market supply chain,” tutur Menko Airlangga.

Dalam hal pembiayaan, Pemerintah telah menetapkan plafon KUR tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dengan memberikan kebijakan relaksasi dan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan akhir tahun 2022. Pemerintah juga menyediakan KUR Syariah bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis syariah.

Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui berbagai program di antaranya Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship serta program Kartu Prakerja untuk mengembangkan keterampilan digital yang di mulai dari level dasar hingga maju.

Lebih lanjut, Pemerintah mendorong akselerasi adopsi teknologi digital oleh UMKM agar UMKM tetap produktif dan dapat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Berdasarkan hasil survei CORE, sebanyak 70% pelaku UMKM mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 30% dengan tergabung dalam ekosistem digital.

“Ke depan talenta di bidang digital ini akan semakin dibutuhkan, sehingga saya berharap anak-anak muda sekarang bersemangat untuk menguasai berbagai bidang dalam dunia digital,” tutup Menko Airlangga.