TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman terkait Program Pendidikan/Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Serta Radikalisme di Kantor BNPT di Bogor, jawa Barat, Jumat (9/9/2022).

Hadir dalam acara ini dari pihak BNPT, antara lain Sekretaris Utama BNPT Mayor Jenderal (TNI) Dedi Sambowo, Deputi I BNPT Mayor Jenderal (TNI) Nisan Setiadi, Kepala Bagian Hukum & Humas Kombes (Pol) Astuti Idris dan sejumlah pejabat utama lainnya.

Dari pihak KNPI tampak hadir, Ketua Umum M Ryano Panjaitan, Sekretaris Jenderal Almanzo Bonara, Wakil Ketua Umum Rusdi Ali Hanafia, Wakil Ketua Umum Edy Wijaya Karo Karo, Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Muhamad Adnan Rara Sina dan sejumlah fungsionaris DPP KNPI lainnya.

Sekretaris Utama BNPT Mayor Jenderal (TNI) Dedi Sambowo mengatakan, tugas pokok BNPT sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, Terorisme merupakan kejahatan serius yang tidak hanya dapat mengancam keamanan nasional namun juga mengancam eksistensi suatu negara.

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, BNPT sebagai stakeholder utama penanggulangan terorisme di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri.

Baca juga: Pengamat Dukung BNPT Berdayakan Seluruh Potensi Negara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

Menurutnya perlu unsur lain terlibat, termasuk pemuda sebagai generasi penerus, dalam hal ini KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Indonesia

"Ketua Umum Ryano tadi menyampaikan bahwa KNPI memiliki pengurus sampai pada tingkat kecamatan. Ini potensi luar biasa yang nantinya bisa sinergi dengan jajaran BNPT di tiap tingkatan," ujar Dedi.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum DPP KNPI M Ryano Panjaitan mengatakan, KNPI saat ini akan lebih fokus pada penguatan sumber daya ekonomi dan kemandirian pemuda.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan solusi bagi bangsa Indonesia.

Baca juga: Komisi III DPR Tolak Usul Pinjaman Luar Negeri BNPT, Dianggap Tidak Nasionalis

Mengusung visi activistpreneur, KNPI bermaksud menggabungkan aktivisme yang berbasis moral, intelektualitas, advokasi dan jaringan serta kekuatan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian, kreativitas, inovasi dan tujuan.

"Nah kerja sama berbentuk pendidikan/pelatihan dengan BNPT ini juga sebagai bagian dari mencapai tujuan itu, bagi generasi muda. Kami telah memulainya pada Rabu pekan lalu dengan menggelar acara seminar nasional, kerja sama DPP KNPI Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Syarif Hidayatullah serta BNPT," katanya.

Ke depan bersama BNPT, KNPI juga akan mengajak siswa, mahasiswa dan pemuda diberbagai tingkatan sebagai bagian dari deteksi dini isu radikalisme, intoleransi, terorisme, moderasi beragama, dan lain-lain.

Hal senada disampaikan Muhammad Adnan Rara Sina Ketua Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme DPP KNPI.

Menurut Adnan penandatanganan MoU, antara DPP KNPI dan BNPT ini, fokus pada penguatan pendidikan dan pelatihan generasi muda, rencananya digelar diseluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan potensi berkembangnya radikalisme, intoleransi, terutama menjelang tahun politik 2024.

Baca juga: BNPT dan MAKN Dorong Penguatan Transformasi Nilai Adat dan Budaya untuk Cegah Terorisme

Menurutnya, Generasi muda harus sejak awal diberi informasi yang berimbang soal potensi radikalisme di tengah digitalisasi informasi media sosial.

Pemuda harus berdaya secara ekonomi sehingga tak mudah diimingi-imingi pihak tak bertanggungjawab.

"Ini tugas kita semua, dengan Visi Activistpreneur, yang disebut Ketum Ryano tadi akan ikut berperan membantu pemerintah dengan aksi nyata. Terkait teknis kerja sama KNPI dan BNPT, nantinya akan kami bahas lebih lanjut dengan unit teknis setelah MoU, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)," kata Adnan.