Partai Koalisi dan Birokrat Diminta Bantu Jelaskan soal Kenaikan Harga BBM ke Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sahabat Polisi Indonesia meminta semua pihak yang mendukung kebijakan pemerintah untuk membantu menjelaskan soal kenaikan harga BBM. 

Menurut Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, tindakan tersebut akan memberikan penjelasan rasional dan legitimasi kepada masyarakat. 

Fonda bahkan menyatakan secara tidak langsung, tindakan tersebut akan mengurangi aksi protes yang berlangsung beberapa hari belakangan ini.

“Kebijakan pengalihan subsidi dan penyesuaian harga BBM ini adalah kebijakan pemerintah pusat. Semestinya modul penjelasan dan langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat, Mahasiswa dan elemen lainnya dapat lebih pro-aktif memberikan penjelasan. Sehingga aksi demonstrasi yang cenderung anarkis ini pun akan lebih berkurang,” kata Fonda kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Mantan aktivis pemuda ini pun mendesak partai koalisi dan seluruh birokrat atau aparatur birokrasi untuk ikut turun tangan memberikan penjelasan.

Tujuannya tidak lain, agar mampu meredakan aksi demonstrasi yang kian bersifat anarkis ini.

“Partai politik anggota koalisi seharusnya juga berperan aktif dalam diskusi dan diskursus kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kegiatan sosialisasi dan penjelasannya harus bisa masuk ke kampus-kampus, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas,” terangnya.

Baca juga: Jokowi Rapat 10 Kali Lebih dengan Menterinya Sebelum Putuskan Kenaikan Harga BBM

Fonda pun meminta semua pihak untuk mengubah paradigma usang yang meyakini aparat Kepolisian harus mengamankan semua kebijakan pemerintah yang berisiko dan menyulut protes masyarakat. 

Baginya, semua pihak harus terlibat dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah pusat yang strategis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang.  

“Tolong, jangan selalu membenturkan polisi dengan masyarakat atau Mahasiswa. Kebijakan pemerintah pusat yang kita yakini baik untuk masyarakat, harus disosialisasikan dan dijelaskan sebaik-baiknya. Jangan seolah-olah, semua dampak kebijakan ini diserahkan kepada Polri,” jelasnya.