TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar keamanan siber dari Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai sistem pengamanan data di Indonesia masih sangat buruk.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ardi menanggapi serangkaian pembobolan data pribadi masyarakat akhir-akhir ini.

"Artinya sistem pengamanan data Indonesia sangat buruk, kok sampai ada data-data sensitif bisa keluar," ujar Ardi dalam dialog Polemik Trijaya, Sabtu (10/9/2022).

Ardi mengungkapkan peretasan data masyarakat yang tersimpan oleh perusahaan, lembaga, hingga kementerian bukan hal baru di dunia keamanan siber.

Data yang diretas, menurut Ardi, bukan merupakan data baru, karena proses peretasan sata dilakukan dalam waktu yang lama.

"Sebetulnya proses terjadinya peretasan, pengambilan data sebenarnya sudah lama. Dengan ngumpulin data dari berbagai sumber itu bisa dikompilasi. Artinya semua data yang tadi disebutkan bukan data baru," kata Ardi.

Dirinya menjelaskan bahwa hacker atau peretas bekerja secara berjenjang dan penuh kesabaran.

Menurut Ardi, hacker turut melakukan analisa dan kroscek data untuk memastikan keabsahan data.

Baca juga: Hacker Bjorka Klaim Bobol Ribuan Surat Jokowi, BIN Pastikan Perbaharui Sistem Enkripsi

"Bukan data yang baru diretas, sudah diretas. Karena karakter peretasan tak seketika. Dia selalu bertambah dan berjenjang. Kita bilang Peretas itu manusia paling sabar. Mereka sabar sekali meretas itu, dia lihat celahnya dia masuk, dia kumpulin data, dia analisa, kroscek dengan data yang dia miliki dengan data lain," jelas Ardi.

Seperti diketahui, Indonesia kembali digemparkan kasus kebocoran data. Kali ini, data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums".

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka pada 31 Agustus 2022.

Unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia yang dimulai pada 31 Oktober 2017.

Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.

Sebelumnya, sebanyak 105 juta data kependudukan warga Indonesia diduga bocor lagi. 

Data 105 juta penduduk itu bahkan dijual di forum online "Breached Forums". Data itu berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Data kependudukan yang diduga bocor itu dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah unggahan di situs Breached Forums berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).